Indonesia boleh saja berbangga menjadi tuan rumah kegiatan Internet Governance Forum (IGF) ke-8 pada medio 2013 lalu.
Tetapi, negeri ini ternyata hanya berhasil menjadi tuan rumah, namun gagal menjalankan tata kelola internet yang inklusif, transparan, akuntabel dan egaliter seperti diamanatkan oleh forum tersebut.
Buktinya bisa dilihat dalam kasus pemblokiran situs berbasis video, Vimeo, yang dilakukan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada pekan lalu.
Bermodalkan adanya pengaduan dari masyarakat terkait konten porno, tim Trust+ mengirimkan surat ke sejumlah Penyedia Jasa Internet (PJI) untuk memblokir situs tersebut.Hal yang menjadi pertanyaan, apakah surat sejenis dikirimkan beriringan ke Vimeo?
Pertanyaan ini wajar diapungkan karena pengelola situs tersebut melalui akun twitter-nya membantah pernyataan Menkominfo Tifatul Sembiring yang mengatakan Vimeo tak memberikan respons terhadap komplain yang dikirim pemerintah.
Walau akhirnya Vimeo mengakui adanya surat dikirimkan Kemenkominfo, tentunya wajar muncul pertanyaan, apakah surat akhirnya dikirimkan ke situs tersebut setelah ramai dipertanyakan atau memang dari awal akan diblokir?
Terlepas dari itu semua, ternyata transparansi belum menjadi marwah dari aksi blokir terhadap satu situs. Inilah yang membuat netizen menjadi apriori dengan setiap bantahan yang dikeluarkan pemerintah walau terkadang mengandung kebenaran.
Hikmah dari kasus ini adalah Kemenkominfo harus secepatnya membuat aturan teknis terkait prosedur pemblokiran satu situs yang melibatkan semua pihak, serta membentuk badan dengan mengakomodasi semua unsur di masyarakat layaknya Lembaga Sensor Film (LSF) agar tata kelola internet yang baik bisa terlaksana.
Selain itu, Kemenkominfo harus mulai memperbaiki gaya berkomunikasinya yang terkesan masih satu arah sehingga sulit mendapatkan kepercayaan Netizen.
Cara berkomunikasi ala birokrat orde baru yang kental ingin dilayani ketimbang melayani sudah tidak cocok di masa reformasi yang mengagungkan keterbukaan.
@IndoTelko