Akhirnya tuntas sudah ibadah puasa selama bulan Ramadan dijalani oleh umat Islam seiring datangnya Hari Kemenangan pada Senin (28/7), besok.
Ramadan tahun 2014 bisa dikatakan salah satu yang terberat, karena ujian untuk beribadah lumayan berat bagi yang insan yang menjalankan. Salah satu ujian yang paling berat tentunya digelarnya pemilihan presiden di bulan puasa dimana selama proses ini anak bangsa seperti terbelah dalam dua kubu.
Namun, semua ujian bisa dilewati oleh umat muslim Indonesia dengan baik dimana pemilu Presiden-Wakil Presiden berjalan dengan aman dan damai. Versi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah diumumkan pemenang adalah pasangan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla.
Walau masih ada perjuangan secara konstitusional dilakukan kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dengan membawa hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi ada sinyal yang pasti yakni Indonesia tak lama lagi akan memiliki pemimpin dan pemerintahan baru.
Mulai Nol
Seperti pernah dikupas sejak debat capres-cawapres, kedua pasangan selama ini telah berhasil memanfaatkan kekuatan dari diplomasi digital sebagai salah satu cara menarik simpati pemilih.
Masyarakat pun terlihat partisipatif di media sosial dalam mendukung jagoannya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tugas netizen dan komunitas telekomunikasi sudah selesai dengan adanya pemimpin baru?
Jawabnya belum! Justru pekerjaan makin berat yakni mengawal agar perubahan benar-benar terjadi di sektor ekosistem Telco . Kita tak bisa memberikan cek kosong ke pemerintah baru tanpa mengusulkan perubahan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia.
Langkah yang bisa dilakukan sekarang adalah mendorong adanya pemisahan fungsi di Kementrian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) antara peran PR Pemerintah dan regulator teknis TIK.
Konsep Kemenkominfo yang berjalan sekarang terbukti tak mendukung ekosistem broadband dan ekonomi kreatif berbasis digital.Filosofi di TIK yakni konektifitas, konten, dan ekosistem tak akan berjalan maksimal jika beban sebagai PR Pemerintah masih ada.
Karena itu, sudah saatnya ada lembaga atau kementrian TIK yang dipegang oleh sosok yang paham dinamika bisnis, regulasi, dan teknologi. Sementara untuk urusan PR Pemerintah, tetap dipegang Kominfo. Nantinya, tinggal diatur domain, wewenang, dan koordinasi dari kedua lembaga ini.
Pemerintah mendatang juga harus memasukkan Kementrian TIK tu nantinya dibawah portofolio Menko Perekonomian bukan lagi Menko Polhukam seperti Kemenkominfo selama ini.
Jika ini dilakukan maka realisasi dari rencana pengembangan infrastruktur pitalebar (broadband) untuk lima tahun mendatang (2014-2019) bisa terjaga keberlangsungannya.
Sudah saatnya TIK mendapatkan perhatian yang lebih dimulai dengan mengubah pola pikir dari pemimpin bangsa terhadap sektor ini. Sebagai pemilih, hal yang wajar kita menagih janji ke pemimpin terpilih sebelum ketok palu susunan kabinet terjadi.
Inilah saatnya memulai perubahan bagi TIK Indonesia agar lebih kompetitif di masa depan.
@IndoTelko