Indonesia akhirnya resmi memiliki Presiden terpilih pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pemilu Presiden 2014 pada Kamis, (21/8).
MK menolak semua gugatan dari pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Hatta Rajasa. Alhasil, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sudah resmi terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014-2019.
Putusan MK ini juga memberikan kepastian kepada masyarakat Indonesia pada Oktober mendatang akan ada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi).
Pemerintahan baru ini secara logika bisa bekerja lebih cepat karena pasca dinyatakan sebagai pemenang Pemilu Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung bergerak membentuk Tim Transisi untuk mengidentifikasi masalah, membuat postur kabinet dan rancangan kerja.
Gerak Jokowi pun menjadi lebih cepat karena para relawannya di dunia maya telah menjaring calon-calon menteri yang akan duduk di kabinet.Sekarang tinggal masyarakat menagih janji pada Presiden terpilih untuk merealisasikan semua yang dikampanyekan selama masa kampanye.
Bagi masyarakat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) sudah jelas keinginannya yakni menjadikan sektor ini sebagai enabler perekonomian dan menyambungkan semua penduduk dengan internet untuk melek informasi.
Selama ini nilai ekonomi dari TIK belum dimaksimalkan oleh pemerintah. Kontribusi sektor telekomunikasi yang besar ke pertumbuhan ekonomi ternyata menghitung perdagangan dari produk bukan efek turunan yang bisa dihasilkan dari bisnis digital atau lainnya.
Hal itu bisa dilihat dari data 2012 sumbangan produk kreatif TI sekitar 3%-4% dari total pendapatan industri kreatif nasional hanya Rp 288 miliar dari total Rp 573,9 miliar.
Padahal dengan tingginya angkatan kerja Indonesia, seharusnya bisnis kreatif berbasis digital ini bisa menjadi sandaran kehidupan layaknya di Amerika Serikat dimana sekitar 21% dari total PDB disumbang dari industri digital di Silicon Valley.
Kuncinya, adanya kementrian teknis yang bisa mewujudkan hadirnya tata kelola bisnis yang sehat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong broadband economy.
Pemerintah baru harus berani memilih mengorbankan potensi mengurangi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor TIK yang jumlahnya sekitar Rp 13 triliun per tahun dan beralih menyakini pertumbuhan tiap 10% penetrasi jaringan broadband bisa mendorong pertumbuhan GDP sebesar 1,38%.
Wajah Indonesia lima tahun mendatang akan terlihat saat pengumuman kabinet pada Oktober mendatang. Semoga Indonesia menjadi lebih baik dan bisa berbicara banyak kala pasar bebas ASEAN berlaku pada 2015.
@IndoTelko