JAKARTA (IndoTelko) – Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menginginkan ada pemain eCommerce yang melantai di bursa saham mulai tahun 2016 mendatang.
“Kita mau tiap tahun itu ada dua eCommerce kelas Unicorn (valuasi US$ 1 miliar). Ada yang ke capital market, tetapi kaki kita belum kesana. Kita baru tahap matangkan ekosistem, tetapi arahnya kesana,” papar Menkominfo Rudiantara, kemarin.
Diungkapkannya, instansinya akan bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menciptakan ekosistem eCommerce serta memberi kemudahan bagi industri tersebut untuk Go Public atau penawaran umum saham di lantai Bursa.
“Saya bertemu dengan OJK, mulai tahun depan bagaimana kita create environment untuk memudahkan pemain eCommerce Indonesia untuk listed di capital market. Agar cita-cita menjadikan indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar bisa segera terwujud,” ujarnya.
Sekadar diketahui, untuk menjadi perusahaan terbuka (go public) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi perusahaan eCommerce nasional antara lain memiliki badan hukum dan resmi beroperasi mimnimal 3 tahun (36 bulan) dan memiliki jumlah aset yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
Untuk Aset, bagi e- Commerce yang akan melakukan penawaran di pasar utama, berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aset Berwujud Bersih (Net Tangible Asset) paling kurang Rp100 miliar.
Sedangkan untuk melakukan pencatatan di pasar pengembangan, memiliki Aset Berwujud Bersih (Net Tangible Asset) paling kurang Rp5 miliar.
Jika mengacu pada aturan Otoritas Pasar Modal di atas maka ada beberapa perusahaan eCommerce yang berpeluang melakukan listing di bursa. Seperti PT Global Digital Niaga (Blibli.com), PT Tokopedia (tokopedia.com), PT Bukalapak.com (Bukalapak.com), PT. Bhinneka Mentari Dimensi (Bhinneka.com) , serta PT Traveloka Indonesia (Traveloka.com) .
“Terus terang dengan praktik keuangan yang ada di Indonesia tak mudah menerima model bisnis start up. Di bank ditanya aset. Sekarang coba dengan pemodal ventura melalui Bahana dan Danareksa. Soalnya isu pendanaan ini krusial,” tutupnya.(id)