JAKARTA (IndoTelko) – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah membuat kajian ilmiah adopsi Internet of Things (IoT) di sektor kesehatan.
Kajian ilmiah digagas oleh Badan Penelitian dan Pengembangan SDM (Balitbang SDM) Kominfo bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“IoT untuk sektor kesehatan saat ini sangat diperlukan di Indonesia untuk memberikan efisiensi biaya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu perlu dikaji bagaimana penerapan IoT untuk sektor kesehatan dalam rangka efisiensi pelayanan bagi peserta BPJS,” jelas Kepala Puslitbang SDM SDPPI Balitbang SDM Kominfo Soenarno dikutip dari laman Kemenkominfo.
Menurutnya, IoT merupakan teknologi baru dimana setiap objek dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi, mengindera, terhubung dengan jaringan telekomunikasi dan mampu melakukan komunikasi dengan peralatan lain yang terhubung dengan internet. (Baca juga: IoT dan 5G)
“Dengan melaksanakan penelitian Implementasi IoT untuk sektor kesehatan, diharapkan Kominfo dapat membantu pengelolaan peserta BPJS Kesehatan dan penanganan layanan sektor kesehatan,” tambah Sunarno.
Pilihan sektor kesehatan sebagai sektor yang dikaji dalam implementasi IoT bukan tanpa alasan. Sebab, salah satu elemen penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan adalah pembentukan sumber daya manusia yang mumpuni.
“Tidak hanya dari aspek mental seperti pendidikan namun juga mencakup aspek fisik yaitu kesehatan sehingga jaminan keaehatan yang memadai sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan secara keseluruhan,” jelas Sunarno.
Sesuai dengan data BPJS dan BPS tahun 2016 hampir 64% penduduk Indonesia sebagai peserta BPJS Kesehatan. Sementara jumlah Puskesmas yang ada hanya 9811, sehingga fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas dan tenaga ahli atau dokter masih belum seimbang dibandingkan dengan jumlah pasien yang harus ditangani.
Peneliti Puslitbang SDM SDPPI Sri Haryanti menyatakan saat ini setiap satu Puskesmas di Indonesia melayani sekitar 602.712 pasien. Sementara yang menjadi anggota BPJS sekitar 64% dari jumlah penduduk Indonesia dan belum semua Puskesmas yang ada telah terkoneksi dengan jaringan internet.
“Kami ingin membantu memberikan solusi bagi Pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), khususnya layanan bagi masyarakat yang kurang mampu agar dapat berlangsung lebih layak,” papar Haryanti.
Direktur Teknologi Informasi BPJS Wahyuddin Bagenda menjelaskan kondisi kepesertaan BPJS terkini.
Menurutnya BPJS yang berasal dari PT Askes kini memiliki anggota dari kalangan PNS sebanyak 15 juta anggota. “Sementara sekarang ini tahun 2016 BPJS mempunyai anggota sebanyak 163 juta anggota. diharapkan pada tahun 2019 BPJS mempunyai anggota sebanyak 250 juta orang,” katanya.
BPJS adalah sebuah institusi pengelola manfaat dari keanggotaan dari BPJS Kesehatan. Sesuai dengan kerangka pendiriannya, tugas BPJS antara lain menyediakan layanan sampai ke kawasan Puskesmas yang sulit dijangkau dan belum terkoneksi dgn jaringan internet.
“Tantangan di kami saat ini soal kepersertaan, premi, dan klaim yang harus dibayarkan tepat waktu kurang dari 15 hari. Ini butuh teknologi untuk membantu pengelolaan,” paparnya.(id)