Adopsi IoT di Indonesia Masih Tahap Awal

T-Bike dari Telkomsel salah satu bentuk adopsi Internet of Things (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Adopsi dari Internet of Things (IoT) di Indonesia masih dalam tahap awal dan membutuhkan edukasi agar kian marak.

"Kebanyakan dari pelanggan kami sedang menjalani proses transformasi digital dalam beberapa cara. Proses ini dipercepat oleh pertumbuhan Big Data yang terstruktur yang berasal dari sensor pada perangkat yang terhubung pada media sosial dan sumber-sumber lain sebagai kebutuhan untuk membuat keputusan strategis berdasarkan analisis data," kata Country Director Teradata Indonesia Erwin Achir dalam paparannya di Teradata Innovation Forum, belum lama ini.

Teradata, sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang Big Data Analytic dan aplikasi marketing. Pada Teradata Universe Conference untuk wilayah Eropa, Timur Tengah, dan Afrika pada 18 April yang lalu, Teradata meluncurkan unit SpecialOpps IOT Analytics yang berfokus pada pengembangan inovasi untuk mendapatkan manfaat dari Analytics of Things.

Forum ini membahas berbagai topik seputar penggunaan dan pengelolaan Big Data. Pembicara terkemuka yang hadir di acara ini adalah Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi, Komunikasi dan Informasi, Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Stephen Brobst, Chief Technology Officer - Teradata Corporation, dan Erwin Z. Achir, Country President – Terdata Indonesia.

Salah satu topik utama yang dibahas pada forum ini adalah tren penggunaan Internet of Things (IOT) dan analisis data, serta tantangan dan peluangnya.

Menurut perusahaan analis independen, International Data Corporation (IDC), volume perangkat instalasi sensor akan tumbuh dari yang saat ini sebesar 3,1 miliar menjadi 8,6 miliar pada tahun 2020 di pasar Asia Pasifik yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan lebih dari Rp 300 miliar.

Namun di Indonesia, penggunaan IOT saat ini masih dalam tahap awal, seperti aplikasi Jakarta Smart City yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, layanan paspor online dari Direktorat Jenderal Imigrasi RI, serta layanan faktur pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak RI.(wn)