JAKARTA (IndoTelko) – Peraturan Presiden tentang peta jalan (Roadmap) eCommerce sepertinya bakal molor walau sejak Februari lalu dokumen sudah diselesaikan sejak Februari 2016.
"Iya, untuk Perpres mau dibicarakan dulu kapan keluarnya,” ungkap Menkominfo Rudiantara, kemarin.
Diharapkannya, Perpres bisa ditandatangani Presiden minggu depan. "Harusnya sih setelah beliau kembali ke Indonesia, yang penting roadmapnya jadi dulu, nanti kan detailnya ada waktu sampai pertengahan 2017," tambahnya.
Ditegaskannya, isi dari roadmap tidak ada hal yang diubah. "Tetap tujuh poin yang dibahas, kalau sudah ditanda tangan Perpresnya baru bentuk project management office (PMO) eCommerce, kita nanti cari PMO-nya yang profesional," tukasnya.
Adapun tujuh isu strategis yang dibahas dalam roadmap eCommerce adalah Logistik, Pendanaan, Perlindungan Konsumen, Infrastruktur Komunikasi, Pajak, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, dan Cyber Security. (Baca juga: Roadmap eCommerce)
Bebas Pajak
Sementara Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) meminta adanya insentif fiscal bagi startup dan modal ventura.
Ketua Umum Amvesindo Jefri Sirait mengingatkan insentif fiskal itu dibutuhkan karena saat ini startup dibebani oleh Pajak Penghasilan (PPh) pribadi, PPh Badan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Di Singapura dan Tiongkok, start up baru dikenakan pajak ketika perusahaan tersebut sudah bisa meningkatkan nilai kapitalisasinya beberapa kali lipat dari sejak berdiri. Kalau masih baru berdiri pendapatan juga belum ada lebih baik jangan dipajaki dulu," saran Jefri.
Amvesindo merupakan asosiasi baru yang dibentuk oleh lima perusahaan modal ventura, yakni PT Astra Mitra Ventura, PT Ventura Giant Asia, PT Celebes Artha Ventura, PT Mandiri Capital Indonesia dan PT Pertamina Dana Ventura.
Sekadar informasi, Frost & Sullivan memprediksi pasar eCommerce Indonesia memiliki CAGR 31,1% dengan nilai US$ 3,8 miliar pada 2019 didorong tingginya populasi dan pertumbuhan ekonomi, adopsi teknologi seluler, dan banyaknya pemain eCommerce.(id)