JAKARTA (IndoTelko) – Pemerintah disarankan mempunyai terobosan yang inovatif dalam mendorong kompetisi yang sehat di industri seluler nasional.
“Harus ada terobosan dari pemerintah yang tak berpihak kemana pun untuk mendorong kompetisi yang sehat. Misal, dalam perhitungan biaya interkoneksi, sudah saatnya dipetimbangkan masuk ke IP Traffic Dimensioning. Kalau semua sudah IP based, masih layak bicara interkoneksi? Hal-hal seperti ini harus mulai dipikirkan,” ungkap Pengamat telekomunikasi Kalamullah Ramli, belum lama ini.
Diperkirakannya, jika pun ada revisi biaya interkoneksi dan akan dikeluarkan dalam bentuk aturan Menteri Komunikasi dan Informatika, maka itu akan menjadi peraturan terakhir yang berbasis Circuit Switch (Telephony). “Eranya sudah IP Based. Pemerintah harus siapkan operator dan publik kesana,” katanya.
Disarankannya, hal lain yang harus dipikirkan pemerintah adalah mendorong operator untuk membangun infrastruktur di wilayah yang tak menguntungkan tanpa harus mengorbankan pemain lain. (Baca juga: Vitamin interkoneksi)
“Kalau isu interkoneksi sudah dibereskan, dorong itu operator agar bangun jaringan sesuai lisensi. Regulator harus mencari jalan tengah yang fair untuk semua operator, tapi yg utama adalah untuk konsumen. Kita butuh regulator yang bijak, tidak memihak. Kalau memberi insentif, berikan dengan adil. Jangan satu diberikan insentif yang lain tak diberikan,” tutupnya. (Baca juga: Merawat biaya interkoneksi)
Seperti diketahui, industri telekomunikasi sedang panas dengan isu monopoli Telkomsel di luar Jawa yang dihubungkan dengan tarik menarik dalam perhitungan biaya interkoneksi. Bagi pemain yang menjadi penantang Telkomsel, biaya interkoneksi yang tinggi menjadi entry barrier untuk menggoyang dominasi operator ini di luar Jawa. (Baca juga: Aturan biaya interkoneksi segera dikeluarkan)
Hingga sekarang revisi dari biaya interkoneksi tak diputuskan walau pemerintah berjanji pada Agustus akan keluar Permenkominfo yang baru.(dn)