JAKARTA (IndoTelko) - Beban logistik yang tinggi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan eCommerce di Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
"Biaya logistik dalam eCommerce sangat tinggi. Besarnya biaya ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan. Sehingga persoalan delivery time menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah," jelas Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang PMO, Lies Sutjiati dalam Acara Indonesia Transport Supply Chain & Logistic (ITSCL) dan Jakarta International Logistic Summit & Expo (JILSE) Logistic Summit 2016 di Jakarta, Jumat (21/10), seperti dikutip dari laman Kominfo.
Menurut Lies, pemerintah telah melakukan strategi terkait hal ini diantaranya dengan mengundang para player agar biaya logistik bisa turun. "Pemerintah telah melakukan sejumlah inisiatif diantaranya Proyek Tol Laut, Sislognas dan Pos Logistik. Selain itu kita juga memiliki Paket Ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat logistik dari desa ke kota," jelasnya.
Hal itu dilakukan karena pasar eCommerce di Indonesia sangat besar, sehingga Pemerintah mendorong berkembangnya perusahan logistik. "Jika eCommerce kita berkembang, begitu juga dengan logistiknya. Be creative, karena bisnis logistik Indonesia sangat menjanjikan," tegas Lies.
Dirjen Aplikasi Informatika, Semuel Pangerapan menegaskan sekitar 10% komponen pertumbuhan eCommerce adalah logistik. "Pemerintah akan mendorong PT Pos untuk terlibat. PT Pos mempunyai jaringan yang luas hingga ke kecamatan. Dari sisi infrastruktur juga sudah tersedia. Kami akan membahas lebih lanjut untuk pembaruan PT Pos agar berperan di sisi logistik," ungkap Semuel.
Pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap potensi e-commerce di Indonesia. Saat ini ada 7 isu dan 31 inisitif pada peta jalan (roadmap) eCommerce Indonesia. "Dari tujuh isu tersebut ada 31 inisiatif yang sudah dibuat interdependensi. Kita targetkan pada tahun 2020 nilai e-commerce Indonesia bisa mencapai US$ 130 miliar. Kita lakukan kerja sama dengan ekosistem player untuk membuat Indonesia menarik bagi investor," ungkap Lies.
Siap
Secara terpisah, Komisaris Utama Pos Indonesia Hasnul Suhaimi mengaku siap mendukung ekosistem eCommerce nasional. "Kami siap mendukung teman-teman eCommerce. Kita siap berperan mengendalikan pergerakan pengiriman agar lebih cepat dan tepat," kata Hasnul ketika ditemui dalam perayaan HUT XL Axiata ke-20, belum lama ini.
Diharapkannya, proses pemaksimalan teknologi untuk mendukung kecepatan dan ketepatan pengiriman bisa mulai dilakukan dalam setahun kedepan.
Dikatakannya, meski memiliki cakupan lebih luas dibandingkan perusahaan ekspedisi swasta, Pos Indonesia justru mengalami ketertinggalan dari sisi kecepatan pengiriman. "Hal itulah (kecepatan) yang mau kami kejar. Saat ini kami siap bersaing dengan membuat aplikasi dan akan melakukan perbaikan agar konsumen bisa memantau secara realtime," ucapnya.
Diungkapkannya, saat ini kontribusi eCommerce terhadap total pendapatan perusahaan masih relatif kecil. Sementara kontribusi Pos Indonesia terhadap industri eCommerce hanya 14%.
"Dalam dua hingga tiga tahun kedepan, harapannya kontribusi Pos Indonesia bisa lebih besar terlebih dengan perbedaan segmentasi yang disasar. Apabila kompetitor menyasar segmen perkotaan, kami memiliki kekuatan di pedalaman. Informasi alamat yang kami miliki lebih mendetil dan akurat, bahkan kompetitor dan eCommerce kerap menggunakan jasa Pos Indonesia untuk pengiriman ke daerah-daerah," pungkasnya.
Pemodalan
Pada kesempatan lain, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Aulia E Marinto mengatakan, tantangan lain yang dihadapi pelaku eCommerce adalah isu pendanaan. Saat ini, industri eCommerce membutuhkan pembiayaan supaya tumbuh dengan baik.
"Bursa efek sebuah cara untuk mendorong startup dalam konteks pendanaan eCommerce, untuk keseluruhan digital player, untuk mendapatkan pendanaan sehingga ia bisa berbisnis dengan baik," katanya.
Dikatakannya, idEA berniat untuk menemui otoritas terkait dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI). "Kalau kita harapannya setelah roadmap eCommerce disahkan menjadi Perpres ada kejelasan untuk semuanya, termasuk isu pendanaan ini," tutupnya.(wn)