Pengguna tengah mengakses informasi melalui smartphone(dok)
JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah akan kembali menata pengelolaan komunikasi dan informasi guna menghadapi maraknya berita bohong atau Hoax di media sosial yang rentan menimbulkan konflik di masyarakat.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo, Rosarita Niken Widyastuti menyampaikan saat ini media sedang bermetamorfose dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI), perkembangan politik dan perkembangan ekonomi yang pada akhirnya mengubah budaya berkomunikasi, terutama dalam kehidupan dunia maya yang berdampak pada relasi kehidupan nyata.
"Tentu hal tersebut memberikan efek pada kepentingan-kepentingan nasional. Konflik sangat mungkin terjadi di media sosial yang dapat berdampak pada dunia nyata," katanya seperti dikutip dari laman Kominfo, (8/1).
Pakar Media Sosial Nukman Lutfie menyarankan literasi pada masyarakat, menggandeng orang-orang aktif di media sosial yang berseberangan dengan pemerintah, dan pembekalan terhadap humas pemerintah mengenai kehidupan media sosial hal yang mendesak dilakukan. "Sebagian besar generasi muda saat ini lebih memilih mencari informasi di media sosial dibanding media mainstream," jelasnya.
"Proses literasi perlu dilakukan tidak hanya pada masyarakat namun juga pada aparatur pemerintah untuk mengindari kekacauan komunikasi," timpal Alois Wisnuwardhana dari Kantor Kepala Staf Kepresidenan.
Praktisi komunikasi Freddy H Tulung menyatakan perlunya edukasi literasi secara terus menerus yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat, "Masyarakat tidak hanya diedukasi untuk menseleksi sebelum sharing namun menciptakan masyarakat yang produktif dalam berkomunikasi," kata Freddy.
Literasi dapat dimulai dengan mengecek pada sumber-sumber media mainstream sebelum di-share. "Perlu ada upaya untuk menggiring masyarakat untuk kembali percaya pada media-media mainstream diluar permasalahan kapitalisme media", ungkap Patria Ginting dari Tim Komunikasi Presiden.(wn)