Suhono Harso Supangkat dan (kiri) dan Rudiantara (ist)
JAKARTA (IndoTelko) – Hasil Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017 menunjukkan belum ada kota-kota di Indonesia yang ideal menjalankan konsep smart city.
Rating Kota Cerdas adalah suatu pemetaan tentang kondisi kota dan inovasi solusi kota yg diusahakan oleh pemangku kepentingan kota. Rating dibagi 5 level, ad hoc, initial, scaterred , integrated hingga smart.
“Dari hasil pengukuran belum ada yg mencapai ideal smart city. Ada beberapa kota sudah memasuki level integrasi walau sebagian. Kebanyakan masih membangun secara scaterred atau tersebar,”ungkap Ketua Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas Prof. Suhono Harso Supangkat, kemarin.
Menurutnya, Integration trap memang menjadi suatu "handicap" yang berat, baik di level pusat hingga kota.
Adapun 15 kota besar yang mendapat Kategori Kota Cerdas dibagi dalam 3 jenis yaitu Kota Besar dengan Penduduk lebih besar dari 1 juta , kota menengah dengan penduduk 200 ribu hingga satu juta dan kota kecil dibawah 200 ribu penduduk.
Surabaya mendapatkan nilai tertinggi dikuti Bandung, Semarang, Bekasi dan Tangsel untuk kota Besar.
Denpasar, Binjai, Menado, Yogyakarta dan Kediri. untuk Kota Menengah Sementara untuk kota kecil berurutan, Kota Magelang, Sawahlunto, Bontang, Tual dan Bukittinggi.
Asosiasi Prakarsa Indonesia Cerdas telah mengusulkan suatu Framework Pembangunan Kota Cerdas Indonesia. Jika Indeks Kota Cerdas 2015 sebagai base line maka Rating Kota Cerdas 2017 ada peningkatan.
Apresiasi diberikan langsung oleh Wakil Presiden RI disaksikan oleh Menristekdikti, Menkominfo dan Rektor ITB.
Pesan dari Wapres Jusuf Kala diantaranya bahwa Kota cerdas bukan kota yang banyak layar TV-nya atau teknologi, tetapi kota yang bisa memberikan kenyamanan dan kebahagian warganya.
Mindset
Sementara Menkominfo Rudiantara menekankan fokus utama pengembangan kota cerdas (smart city) adalah perubahan pola pikir dan proses dalam melayani masyarakat.
“Saya selalu sampaikan, berkaitan dengan smart city, konotasinya masih banyak tentang teknologi. Saya Menteri teknologi, tapi saya katakan (smart city) bukan tentang teknologi, bukan tentang digital, tapi tentang mengubah mindset, mengubah pola, cara, proses bisnis dalam melayani masyarakat,” katanya.
Dijelaskannya, teknologi mengambil peran dalam membantu pelayanan masyarakat yang lebih cepat. “Bahwa untuk melayani lebih cepat, ambil keputusan lebih cepat, barulah gunakan teknologi. Yang penting melayani masyarakat lebih baik,” tuturnya.
Sementara itu, dalam pengadopsian aplikasi oleh kota lain, diperlukan pembahasan bersama dengan stakeholders untuk menentukan adopsi seperti apa yang sesuai untuk masing-masing kota. “Dalam konteks nasional, kita akan bicara bersama semua stakeholders bahwa ini loh yang pantas direplikasi di kota lain, walau butuh adjustmen sedikit. Di situlah Kemkominfo akan step in, mana yang harus diimplementasikan secara cepat,” pungkas Rudiantara.(wn)