JAKARTA (IndoTelko) – Pemerintah siap memfasilitasi kisruh antara aplikasi ride-hailing dengan mitra pengemudi dalam menyelenggarakan layanan transportasi roda dua berbasis teknologi (Ojek Online).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk mengumpulkan aplikator-aplikator, termasuk perwakilan pengemudi ojek online, guna membicarakan masalah skema tarif yang dikeluhkan oleh para pengemudi ojek online itu.
“Saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, kepada Menkominfo untuk besok dikumpulkan, aplikator-aplikator diundang, plus termasuk driver-driver-nya diundang, diajak bicara. Intinya harus dicari jalan tengah agar tidak merugikan,” kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab.go.id (27/3).
Presiden Jokowi didampingi Mensesneg Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menhub Budi K. Sumadi, menerima perwakilan pengemudi ojek online yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta.
Presiden berharap pertemuan Menhub, Menkominfo, aplikator, dan perwakilan pengemudi ojek online besok (Rabu, 28/3) bisa menghasilkan solusi.
Presiden berfikirkan adanya patokan harga bawah dan harga atas bisa menjadi solusi yang dipertimbangkan kedua belah pihak. “Mungkin ke situ, tapi belum ya, besok akan diputuskan setelah pertemuan itu dilakukan,” ungkap Presiden Jokowi.
Secara terpisah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan siap melakukan mediasi dengan pihak aplikator dan perwakilan driver online pada hari Rabu (28/3), bertempat di Kantor Staf Presiden.
“Kami sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Sesuai dengan arahan Pak Presiden, hari kita tindaklanjuti. Rencananya akan dilakukan mediasi sore (Rabu, 28/3), ini jam 16.00 WIB,” ujar Budi dalam keterangan (28/3).
Dalam pertemuan tersebut, pengemudi ojek online mengeluhkan tarif per kilometer yang terlalu rendah, yaitu hanya Rp 1.600 per kilometer. Padahal sebelumnya, tarif per kilometer sempat mencapai Rp 4.000.
Penurunan tarif ini dianggap merugikan para pengemudi. Mereka kemudian mengusulkan tarif dapat naik menjadi Rp 2.500 per kilometer.
"Tarifnya kemurahan, sekarang itu Rp 1.600 per kilometer. Jadi 6 kilometer itu baru dapat Rp 10.000, jadi mereka merasa kurang. Mereka mengusulkan tarifnya jadi Rp 2.500 per kilometer," ungkap Menhub.
Dalam tuntutan para mitra pengemudi ride-hailing diantaranya meminta pemerintah harus merevisi pasal 47 ayat 3 di UU 22/2009 karena ojek online tidak masuk dalam kategori kendaraan umum.
Berikutnya, meminta pemerintah memastikan posisi kemitraan dalam RUU Ketenagakerjaan. Pasalnya, hubungan antara perusahaan penyediaan layanan aplikasi dan pengemudi masih sebatas mitra kerja, bukan karyawan.
Tuntutan terakhir soal tarif. perusahaan penyedia aplikasi seharusnya bisa merasionalisasikan tarif sesuai kebutuhan. Tarif yang ditetapkan oleh Gojek dan Grab saat ini rata-rata di bawah Rp2.000/km.
Sebelumnya, dalam kajian yang dilakukan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) menunjukkan kontribusi salah satu aplikasi ride-hailing, Go-Jek, sebesar Rp 9,9 triliun per tahun terhadap perekonomian Indonesia.
Nilai tersebut didapatkan dari kontribusi penghasilan mitra pengemudi Go-Jek sebesar Rp 8,2 triliun dan melalui mitra UMKM sebesar Rp 1,7 triliun setiap tahunnya.
LD FEB UI mengadakan riset pada Oktober-Desember 2017 terhadap 3.315 mitra pengemudi, 806 mitra UMKM, serta 3.465 konsumen. Survei dilakukan di Denpasar, Balikpapan, Bandung, Jabodetabek, Yogyakarta, Makassar, Medan, Palembang, dan Surabaya bekerja sama dengan Go-Jek.
Dari hasil riset itu dinyatakan mitra pengemudi memberikan tambahan Rp 682,6 miliar per bulan yang masuk ke ekonomi nasional semenjak bergabung dengan Go-Ride.
Setelah bergabung dengan Go-Jek, pendapatan rata-rata seluruh mitra pengemudi sebesar Rp 3,31 juta. Pendapatan rata-rata sebagai mitra pengemudi penuh waktu sebesar Rp 3,48 juta per bulan.
Sebanyak 86% mitra pengemudi merasa puas dengan penghasilannya. Mitra pengemudi merasa bahwa kualitas hidupnya lebih baik (80%) dan jauh lebih baik (10%) setelah bergabung dengan Go-Jek.
52% mitra pengemudi merasa diuntungkan oleh hubungan kemitraan dengan Go-Jek. Sebanyak 97% mitra pengemudi juga merasa puas dengan fleksibilitas yang didapatkannya selama bergabung dengan Go-Jek.
Go-Jek dianggap turut menyumbang pengurangan pengangguran karena membuka kesempatan kerja. Berdasarkan survei LD FEB UI, sebanyak 15% mitra driver yang bergabung dengan Go-Jek sebelumnya tidak memiliki pekerjaan.
LD FEB UI memperkirakan terdapat tambahan Rp 138,6 miliar per bulan yang masuk ke ekonomi nasional semenjak mitra UMKM bergabung dengan Go-Food.
Sebanyak 82% mitra UMKM mengaku mengalami peningkatan volume transaksi. Adapun, 30% UMKM mengaku terdapat pengurangan biaya karena bergabung denga Go-Jek.
Konsumen juga merasa diuntungkan dari kehadiran Go-Jek. Sekitar 89% konsumen mengatakan bahwa Go-Jek telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat secara umum.
Adapun 99% konsumen merasa puas menggunakan Go-Jek dan 98% konsumen merasa nyaman menggunakan Go-Jek. Sementara, 96% konsumen merasa aman menggunakan Go-Jek.
Jika Go-Jek berhenti beroperasi, 78% konsumen mengatakan bahwa pemberhentian tersebut akan membawa dampak buruk bagi masyarakat.(id)