JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengingatkan pemilik platform crowd-source untuk penghitungan suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 menjaga integritas data yang ditayangkannya ke publik.
“Kami menyambut baik semua partisipasi masyarakat yang ingin menjaga kualitas demokrasi di Indonesia,” kata Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pekan lalu.
Dihimbaunya, agar semua proses yang berjalan harus dalam koridor hukum, ketika menyajikan suatu informasi, terutama yang berkaitan dengan hasil real count, memerlukan proses verifikasi.
“Karena apa yang kita sajikan itu harus kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai menimbulkan sesuatu yang justru akan membuat keresahan,” pesan Semuel.
Diingatkannya, kepada pemilik website maupun situs tertentu agar tidak memberikan data-data palsu yang bisa membuat suasana di masyarakat menjadi gaduh.
“Mari kita bantu proses ini, kalau ingin berpartisipasi, silahkan. Pantau semua prosesnya, tapi semuanya harus dalam koridor hukum,” pungkasnya.
Asal tahu saja, pasca hari pencoblosan 17 April 2019, masyarakat memang terlihat antusias mengawal suara untuk Pilpres 2019.
Polemik terjadi di masyarakat terutama karena penghitungan suara (Situng) yang ditampilkan situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap terlalu lamban, tak adil dalam distribusi input, serta banyaknya terjadi kesalahan input. (Baca: Situng KPU)
Pandangan pun beralih ke sejumlah platform crowd-source yang menggandeng relawan untuk menghitung suara berbasis Formulir C1 Plano.
Masyarakat pun kritis dalam melihat hasil hitungan dari para Crowd-Source terutama yang disajikan oleh KawalPemilu.org dan Ayo Jaga TPS. (Baca: Crowd Source hitung suara)
KawalPemilu.org sudah pernah melakukan crowd-source pada Pilpres 2014 lalu dan hasilnya tak jauh berbeda dengan situng KPU. (Baca: Ayo Jaga TPS)
Ayo Jaga TPS adalah pemain baru untuk crowd-source namun dari sisi kualitas data serta relawan mampu bersaing ketat dengan KawalPemilu.org.(id)