JAKARTA (IndoTelko) - Anggota Komisi I DPR RI Budi Youyastri menyatakan Program 4000 Base Transceiver Station (BTS) untuk "Merdeka Sinyal" yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)tak bisa hanya mengandalkan dana Universal Service Obligation (USO).
"Pemerintah harus bertanggungjawab mengenai keuangannya. Saya usul sumber pendanaannya yaitu 10% dari USO dan 90% berasal dari APBN," ujar Budi saat Raker Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo Rudiantara beserta jajaran belum lama ini.
Diusulkannya, jika memang harus diperkuat, Komisi I DPR RI akan memanggil Menteri Keuangan. "Kalau ini menjadi proyek strategis nasional, maka negara harus disiplin," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan, apakah operator-operator jaringan seluler lain, seperti Telkomsel, XL, dan Indosat sudah diajak duduk bersama untuk membahas ketersediaan mereka dalam mendukung dan ikut berperan dalam pemasangan BTS tersebut.
Penyedian BTS di daerah blankspot sendiri awalnya merupakan usulan dari pemerintah daerah dan diimplementasikan melalui kerja sama antara BAKTI, Pemda, perusahaan penyediaan transimisi, power dan tower serta operator seluler. Mekanisme kerjasama yang digunakan adalah melalui sewa layanan, dimana BAKTI membiayai layanan transmisi, power dan tower sedangkan Pemda meminjamkan lahan dan operator selular menyediakan dan mengoperasikan perangkat BTS.
Sebelumnya, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), berencana menghadirkan 4000 Base Transceiver Station (BTS) yang ditargetkan rampung pada tahun depan.
BAKTI mengidentifikasi sedikitnya 9000 lebih lokasi pembangunan berdasarkan peta desa digital yang dipunyai BAKTI.
Ada sekitar 5000 desa yang menjadi target utama BAKTI dalam konteks pengembangan jaringan seluler.
Dalam dua tahun terakhir, sebanyak 1000 lokasi diantaranya sudah berhasil dikembangkan. Sedangkan sisanya, BAKTI menargetkan akan selesai pada tahun depan.(wn)