JAKARTA (IndoTelko) -Maraknya platform jual beli cross border, di mana pembeli bisa mendapatkan barang langsung dari penjual di luar negeri, menjadikan negara nyaris tak bisa memungut pajak. Lantaran barang langsung dikirim dari luar ke konsumen.
Menurut Pendiri Tokopedia William Tanuwijaya fenomena ini dalam jangka panjang akan memukul produksi dalam negeri. Di sisi lain akan menutup pendapatan pemerintah dari pajak yang seharusnya bisa diambil. “Model bisnis ini juga menjadikan rantai bisnisnya ada di luar Indonesia,” ungkap William kala menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seperti dikutip dari laman KSP.go.id (10/8).
Menanggapi hal itu, Moeldoko berharap, berbagai persoalan di atas dipikirkan, agar pendapatan negara tidak hilang oleh adanya transaksi jual beli online tersebut. “Jika itu terjadi, kita bisa repot, pajak yang seharusnya bisa dipungut seperti dirampas,” ungkapnya.
Menurutnya, di titik ini negara harus mengambil sikap, di mana model bisnis platform jual beli online tersebut mesti menyesuaikan dengan arahan negara. “Intinya kita bukan menghentikan, tapi mengatur. Tahapan pertama harus diikat, nggak bisa sebebas-bebasnya. Pajak pendapatan harus ditata,” tegasnya.
Deputi III KSP Denni Purbasari yang ikut mendampingi dalam pertemuan itu mengatakan, pengaturan terhadap barang impor yang diperjualbelikan di platform ini perlu dilihat lebih dalam. “Impor bahan baku dan bahan penolong cukup dipermudah, karena itu akan meningkatkan efisiensi atas produk akhir yang kita hasilkan di sini,” jelasnya.
Waspada
Sementara Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Didik Junaidi Rachbini menilai suntikan dana asing ke perusahaan rintisan (startup) berstatus unicorn akan mengancam ketahanan rupiah dalam jangka panjang.
"Kalau unicorn sudah mulai keruk keuntungan bisa US$100 miliar, itu tidak akan pernah rupiah kuat. Jadi ketahanan sebenarnya rapuh," ucapnya.
Didik menjelaskan investasi yang biasanya kembali ke pemodal di luar negeri berbentuk dividen. Ketika banyak dana yang mengalir ke luar negeri, nilai tukar rupiah berpotensi rontok
Selain mengancam rupiah, menurut Didik, suntikan dana asing juga akan berdampak negatif pada defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD).
Sebab, dana yang selama ini masuk ke Indonesia akan kembali ke negara pemodal jika perusahaan yang menjadi tempat investasi asing itu sudah untung. Menurut Didik, sekarang dampaknya memang masih positif karena unicorn belum memberikan keuntungan kepada investor atau pemegang saham.
"Sekarang kan investor asing masih tanam dulu, unicorn belum keluarkan royalti. Saya perkirakan 10 tahun lagi akan lebih parah (defisitnya), setelah unicorn-unicorn itu untung," ujarnya.
Disarankannya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyeleksi investasi yang masuk ke dalam negeri. Idealnya, investasi yang masuk berorientasi ekspor, sehingga bisa memberikan dampak positif untuk neraca transaksi berjalan ke depannya.
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan pelaku usaha startup masih membutuhkan permodalan dari asing karena aset yang dimiliki masih kecil. Terlebih, mereka juga kesulitan untuk meminjam dana ke perbankan karena suku bunga perbankan dinilai tinggi dan membebani perusahaan.
Dijelaskannya, saat penyertaan modal dilakukan oleh investor luar negeri, arus modal tersebut akan masuk ke Indonesia. Arus modal yang masuk tersebut lantas akan tercatat sebagai capital inflow oleh Bank Indonesia.
BPKM mencatat bahwa penyertaan modal itu tercatat sebagai investasi asing dan mengubah porsi pemegang saham unicorn yang disuntik.
Selama ini, BPKM mencatat kalau investasi untuk unicorn RI memang berasal dari Singapura. Berdasarkan data BPKM Januari-Juni 2019, realisasi penyertaan modal asing terbesar berasal dari Singapura sebesar US$3,4 miliar.
"Penyertaan modal itu berasal dari Singapura karena azaz kami berdasarkan dari mana asal masuk investasi itu ya kami catat itu berasal dari Singapura," katanya.(wn)