Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Ketua Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB Prof Suhono Harso Supangkat saat menghadiri Diskusi Nasional Inovasi Cerdas Perancangan dan Perencanaan Ibu Kota Negara belum lama ini.(ist)
JAKARTA (IndoTelko) - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan lokasi ibu kota baru terletak di Kalimantan Timur, tepatnya di dua kabupaten yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.
Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB pun memiliki sejumlah usulan ke pemerintah terkait rencana perpindahan ibu kota negara ini.
"Kami mengusulkan perpindahan Ibu kota sebaiknya tidak sekadar memindahkan lokasi pusat pemerintahan, tetapi juga dijadikan momentum untuk menuju Indonesia Cerdas didukung oleh pemerintahan serta tata kelola yang cerdas, infrastruktur (fisik dan digital) yang cerdas, serta masyarakat yang cerdas," kata Ketua Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB Prof Suhono Harso Supangkat dalam keterangan (1/9).
Dijelaskannya, sistem pemerintahan yang cerdas, yaitu suatu pemerintahan yang bertindak dengan cepat dan akurat berbasis fakta serta analisis-analisis akurat yang dilakukan dengan cara-cara cerdas (efektif dan efisien) didukung oleh didukung oleh “Smart ASN” yang memiliki talenta, kompetensi, serta kulltur cerdas serta dapat menjadi model Smart Aparatur Sipil Negara (ASN) nasional.
"Nantinya perekrutan dengan mekanisme yang berbeda untuk menangkap talenta melalui multichannel. Smart ASN akan menjadi bagian dari brainware dalam menciptakan smart government, termasuk meng-capture big data, mengolah big data, dan membangun artificial intelligence dalam membantu berjalannya pemerintahan," katanya.
Menurutnya, sebagai kota, ibu kota negara harus hidup. Ia perlu dirancang menjadi kota layak huni. Kota yang mampu mengantisipasi dinamika perkembangan kota secara lebih flexible dan agile daripada presedennya dan juga kota-kota lain di Indonesia.
Dalam konteks penataan ruang, perencanaan tata ruang dengan discretionary zoning dapat diadopsi dengan tetap mengutamakan fungsi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan di masa mendatang.
"Posisi ibu kota negara di Pulau Kalimantan berimplikasi pada semakin besarnya bobot lingkungan sebagai variabel perencanaan," katanya.
Disarankannya, teknologi yang menyebabkan disrupsi pemerintahan dan perkotaan cerdas masa depan, perlu disiapkan seiring dengan pembangunan infrastruktur maupun tata kelolanya. Karena pada hakekatnya teknologi tersebut juga bersatu dengan prasarana maupun sarana perkotaan.
Komponen smart people dalam smart city juga menjadi hal yang penting menjadi prioritas. Ibu kota negara perlu adaptif terhadap teknologi tetapi juga inklusif bagi masyarakat lokal. Peningkatan kapasitas semestinya menjadi bagian dari agenda. Pendekatan kolaboratif dibutuhkan untuk merealisasikan ibukota negara yang ideal untuk masa depan Indonesia.
"Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB mengusulkan suatu Framework Pembangunan Kota Cerdas. Framework ini bisa diterapkan untuk Ibu Kota Negara dan Ibu Kota Propinsi maupun Kota Kota umum lainnya. Framework ini berisi pemahaman akan sumber daya dan enabler (pengungkit) hingga layanan kota," tutupnya.(ad)