JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah mengungkapkan telah melakukan transformasi digital dilakukan di segala bidang untuk meningkatkan layanan publik.
“Sudah beberapa tahun ini pemerintah melakukan transformasi digital di sejumlah bidang. Pertama dengan menggelar pemerintahan yang berbasis elektronik,” kata Deputi bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Kennedy Simanjuntak, belum lama ini.
Diungkapkannya, melalui pemerintahan berbasis elektronik, terjadi efisiensi dan efektivitas kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Yakni, dengan menggunakan waktu yang optimal untuk kegiatan yang menambah nilai (value added activities).
“Lalu, lebih fleksibel untuk membentuk tim, sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan sehingga keputusan yang dihasilkan lebih maksimal,” katanya.
Kennedy mengatakan, pemerintah juga mengembangkan satu data dan big data. Diharapkan terjadi peningkatan produktivitas sebab dengan sistem dashboard dan sharing file/sharing data untuk mengurangi silo dan meningkat kualitas keluaran yang dihasilkan.
Diungkapkannya, saat ini terjadi perubahan paradigma kerja di aparatur sipil. “Di Bappenas sendiri kami mulai memberlakukan hal itu melalui flexiwork.bappenas.go.id. Kalangan milenial di Bappenas senang dengan hal ini tapi yang lebih senior memang butuh penyesuaian,” tuturnya.
Dari sisi inovasi digital, akan muncul sharing ekonomi. Jika dulu kita hanya barter, kemudian muncul uang sebagai alat pembayaran yang sah. Tapi dengan digital dengan model barter yang dulu, masih bisa terjadi dengan mudah melalui IT.
Hal itu disampaikan Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) Iskandar Simorangkir. “Dulu ketika saya masih sekolah, saya butuh buku mikro ekonomi. Dan akhirnya saya membeli melalui amazone. Kebutuhan saya atas buku itu ada yang merespons dengan menawarkan harga sekian dan ketika cocok, terjadilah transaksi,” jelas Iskandar.
Diprediksinya, semua yang kita lakukan sudah melalui perusahaan-perusahaan eCommerce. Penawaran terus terjadi dan termonitor. Dan apa yang kita lakukan akan tercatat semua.
“Begitupun sebaliknya, kalau kita melakukan kesalahan dan dosa bisa termonitor juga. Segala sesuatu bisa dimonitor melalui perangkat digital,” ucap Iskandar.
Dia optimis, ke depannya akan banyak tercipta pekerjaan. Namun, pertanyaannya bagaimana dengan produktivitas kita? Siapa yang menghasilkan barang, pasti tetap dibutuhkan adanya orang yang melakukan pekerjaan seperti itu.
“Maka, jika ada peluang, pasti ada juga tantangan. Kita harus mampu menjawab semua tantangan yang ada di depan mata kita untuk kepentingan pembangunan nasional,” jelas Iskandar.
Dipaparkannya, dengan ekonomi digital, akan banyak tercipta pekerjaan-pekerjaan baru. Kalau bisa dioptimalkan, ada 27-60 juta pekerjaan baru terkait ekonomi digital. Dengan sistem insentif, bisa meng-up skilling dirinya sendiri. Tanpa harus berharap dari pemerintah.
Karena ada motivasi bekerja akan menghasilkan uang, maka akan tergerak untuk belajar sendiri (learning by doing). Dengan insentif orang akan belajar sendiri. Ketika tahu menciptakan, semua belajar dengan caranya sendiri, akhirnya terciptalah sebuah ekosistem.
Prinsip kebijakan ekonomi digital adalah equal, mendorong inovasi, orientasi kepentingan nasional, manfaat bagi pelaku usaha lokal, dan inklusif. Untuk itu, program-program yang didorong adalah harus selalu terkait pengembangan ekonomi digital Indonesia dengan basis UMKM dan Digital Talent.
“Untuk bisa memperoleh manfaat, harus diciptakan ekosistem. Ini menguntungkan untuk kita, bisnis to bisnis (B to B). Kalau itu bisa dilakukan, kita akan memperoleh manfaat ekonomi digital yang cukup besar,” pungkas Iskandar.(ak)