JAKARTA (IndoTelko) - Niat baik saja tidak cukup. Niat baik yang tidak melalui cara yang benar bisa berujung kepada kehancuran.
Nasihat yang sering diberikan orang tua untuk anak muda ini sepertinya layak disematkan ke Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Andi Taufan Garuda Putra.
Niat Andi yang ingin berkontribusi melawan pandemi virus Corona (Covid-19) melalui perusahaan yang dipimpinya, PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), berujung kepada masalah besar bagi milenial ini.
Andi dianggap melampaui wewenangnya dengan mengirimkan surat menggunakan Kop Garuda Emas dengan tulisan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia ke seluruh Camat di Indonesia yang meminta dukungan bagi Relawan Desa Lawan COVID-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, dimana Andi telah menerima komitmen dari PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) melalui surat tertanggal 30 Maret 2020, untuk dapat berpartisipasi dalam menjalankan program tersebut di area Jawa, Sulawesi dan Sumatera.
Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menilai, surat berkop Sekretariat Negara itu malaadministrasi.
"Sebagai stafsus, Andi Taufan tak berwenang membuat surat keluar atau surat edaran seperti surat bagi para camat tersebut," katanya kemarin.
Menurutnya, tugas stafsus semestinya mencari informasi untuk disampaikan kepada presiden.
"Tapi tidak kemudian menyurati, memberitahukan ke camat maupun instansi lain tentang perusahaan untuk mendata, dan lain-lain," katanya.
Alvin juga mempertanyakan kewenangan Taufan mengirim surat keluar menggunakan kop Setneg. Penerbitan surat itu merupakan pelanggaran berat karena tak diketahui apakah sudah seizin Menteri Sekretaris Negara Pratikno maupun Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Lucunya surat klarifikasi tanpa Kop Garuda Emas. Setkab harus klarifikasi ini, jika surat pertama dicabut, harus ada juga surat Kop Garuda Emas menyatakan surat pertama tak berlaku," katanya.
Sedangkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan belum mendapatkan tembusan surat dari Andi Taufan itu. Ia sebelumnya tidak tahu menahu.
"Pertama di surat itu memang ada tembusan ke kementerian desa (menurut info yang ia baca), tetapi kementerian desa sama sekali tidak tahu menahu mengenai surat itu. Bahkan sampai hari ini tembusan yang tercantum di surat itu pun kami belum dapat," ujarnya dalam konferensi video, Selasa (14/4).
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi, akan menelusuri soal surat dari Andi Taufan.
“Saya tidak tahu menahu adanya surat itu sampai beberapa kepala desa dan camat serta kepala dinas PMD (Penanaman Modal Daerah) memberitahu ke saya, pak wamen ini ada apa. Saya dapat PDF di WA (Whatsapp) dan semua bertanya apa ini benar dialamatkan ke Kemendes,” kata Budi Arie, saat sesi wawancara yang disiarkan secara langsung Kompas TV, Selasa (14/4) kemarin.
Setelah menerima informasi dari beberapa kepala desa dan camat, Budi Arie sempat menanyakan penggunaan anggaran untuk program Relawan Desa Lawan Covid-19 itu.
Berdasarkan keterangan yang diterima, anggaran itu sebagian ditanggung kepala desa dan camat.
“Terus saya tanya apa konsekuensi, karena konsekuensi adalah mereka disuruh menanggung sebagian biaya pelatihan itu,” ujarnya.
Ditambahkannya, soal kerjasama Relawan Desa itu belum ada pembicaraan secara resmi di Kementerian Desa.
Belum ada pembicaraan resmi di Kemendes. Saya cek di Kemendes, saya tanya bagaimana proses surat itu? Surat itu kan intinya baru penawaran kerjasama. Secara surat sudah salah, tembusan untuk surat ke camat, tembusan ke Kemendes, salah. Camat itu ranah Kemendagri,” ungkapnya.
Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengaku Andi Taufan sudah diberikan peringatan terkait aksinya.
Reaksi Warganet
Melihat sepak terjang dari Andi Taufan, para pengguna internet (Warganet) tak puas hanya bereaksi dengan memberikan komentar di akun media sosial.
Sebuah Petisi di Change.org dibuat Kharis Ss untuk Presiden Jokowi dengan judul "Evaluasi semua stafsus presiden dan Copot Stafsus Presiden yg menyalahgunakan wewenangnya". Sejauh ini sudah 1.629 orang menandatangani petisi tersebut.
Dalam Petisinya empat hal dilontarkan yakni:
1. Mengevaluasi seluruh kinerja Staf Khusus Presiden.
2. Mencopot dan menindak tegas oknum staf khusus presiden yang diduga atau kuat dugaan menyalahgunakan kewenagan atau maldadministrasi
3. Mencopot staff khusus presiden yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memperkaya atau melancarkan bisnis startupnya jika memang terbukti.
4. Meminta agar Presiden lebih transparan dalam mengimplementasikan program baik selama massa covid 19 atau setelahnya.
5. Mengintruksikan semua pembantu presiden untuk fokus menangani pandemi Covid 19 tanpa ada yang bermain main atau mengambil keuntungan.
Sementara tokoh-tokoh oposisi seperti Natalius Pigai pun ikut bersuara keras dalam akun Twitter @NataliusPigai2, "Saya Kira anak kecil ini dia polos, jujur dan bermoral sebelum masuk Istana. Jika surat ini benar, Saya sdh duga ada Vandalisme Moral dan salah satu potret Istana hari ini. Tidak pantas dijadikan panutan. Surat resmi mencantumkan perusahaan sendiri itu sudah Dagang Pengaruh,"cuitnya.
Ada juga cuitan dari Adhie M Massardi melalui @AdhieMassardi, "sebenarnya ini tindak pidana serius (kriminal) gunakan milik negara (surat kop lmbg neg) yg tak lekat pdnya (stafsus not bagian Kabinet) utk kepentingan lain. Ini Maladminitrasi serius. cermin urus lingkup kekuasaan yg kecil, bagaimana urus negara & rakyat,"cuitnya.
Staf Khusus Presiden Andi Taufan @GarudaPutra ini, masih MUDA sudah belajar MEMANFAATKAN KESEMPITAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI melalui @amarthaid. Ini Contoh CONFLICT OF INTEREST akut. Dia tidak layak, menjadi staf khusus Presiden @jokowi. HARUS MUNDUR KALAU PUNYA MALU @KPK_RI pic.twitter.com/EemIQ4fMSW
— Laode M Syarif (@LaodeMSyarif) April 14, 2020
Tak ketinggalan Mantan Komisioner KPK Laode M Syarif melalui @LaodeMSyarif mengatakan," Staf Khusus Presiden Andi Taufan @GarudaPutra ini, masih MUDA sudah belajar MEMANFAATKAN KESEMPITAN UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI melalui @amarthaid. Ini Contoh CONFLICT OF INTEREST akut. Dia tidak layak, menjadi staf khusus Presiden @jokowi. HARUS MUNDUR KALAU PUNYA MALU @KPK_RI," tegasnya.
Itu stafsus milenial @jokowi yang kemarin kirim surat ke camat pake kop surat istana, mending mundur sajalah.
— Denny siregar (@Dennysiregar7) April 15, 2020
Mundur sambil minta maaf lebih terhormat dan bisa jadi contoh.
Seperti pejabat Jepang kalau merasa sdh buat kesalahan. Gak usah pake harakiri, itu bkn budaya kita..
Hal yang menarik adalah cuitan dari aktivis media sosial Denny Siregar yang selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi melalui akun @Dennysiregar7, "Itu stafsus milenial @jokowi yang kemarin kirim surat ke camat pake kop surat istana, mending mundur sajalah. Mundur sambil minta maaf lebih terhormat dan bisa jadi contoh. Seperti pejabat Jepang kalau merasa sdh buat kesalahan. Gak usah pake harakiri, itu bkn budaya kita," sindirnya.(id)