Program Kartu Prakerja yang digawangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Cipta Kerja menuai kontroversi di masyarakat walau peminatnya lumayan banyak.
Di sisi peserta, program kartu prakerja ramai pemintar. Gelombang I kabarnya menjaring sebanyak 168.111 peserta. Sementara Gelombang II sebanyak 288.154 peserta.
Sasaran program Kartu Prakerja ini adalah para Pekerja, Pencari Kerja, dan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang terdampak oleh pandemi COVID-19.
Pemerintah melakukan pendataan melalui Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah, terutama melalui dinas-dinas Ketenagakerjaan, Pariwisata, Koperasi dan UKM, Perindag, dan juga pada sektor-sektor yang terdampak oleh pengurangan mobilitas masyarakat seperti transportasi dan ritel.
Verifikasi data calon peserta program, dilakukan melalui pengecekan dengan database kependudukan (Dukcapil) di Kementerian Dalam Negeri, Data Pokok Kependidikan (Dapodik) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial.
Hal ini untuk memastikan bahwa peserta Kartu Prakerja sesuai persyaratan, yaitu berusia di atas 18 tahun, tidak sedang sekolah/kuliah, dan untuk mendahulukan masyarakat yang belum menerima berbagai bantuan sosial dari Pemerintah, supaya bantuan lebih merata.
Lebih dari 900 pelatihan online dari beragam jenis dan tingkatan, mulai dari pemula sampai tingkat mahir akan tersedia di 8 digital platform. Setengahnya adalah jenis pelatihan yang praktis, ringan, dan dapat menghasilkan pendapatan baru.
Kedelapan platform digital yang menjadi mitra resmi Kartu Prakerja adalah PT Ruang Raya Indonesia (Ruangguru-Skill Academy), PT Avodah Royal Mulia (Maubelajarapa), PT Tokopedia (Tokopedia), PT Bukalapak.com (Bukalapak), PT Haruka Evolusi Digital Utama (Pintaria), PT Sekolah Integrasi Digital (Sekolahmu), PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (Pijar Mahir), dan Sisnaker (Kementerian Tenaga Kerja).
Hanya dalam 20 hari (12 April - 1 Mei 2020), Skill-Academy by Ruangguru memimpin papan klasemen pendapatan dengan nilai mencapai Rp82,99 miliar. Posisi kedua Sisnaker (Rp69,85 miliar), Pintaria (Rp6,89 miliar), Tokopedia (Rp6,4 miliar), Bukalapak (Rp4,79 miliar), Sekolahmu (Rp3,67 miliar), Mau Belajar Apa (Rp1,69 miliar), dan Pijar Mahir (Rp0,9 miliar) .
Sampai akhir 2020, direncanakan akan ada lebih dari 30 gelombang pendaftaran. Dengan total anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk tahun ini adalah sebesar Rp20 triliun, jumlah peserta yang ikut akan bisa mencapai 5,6 juta orang.
Setiap penerima Kartu Prakerja mendapatkan paket manfaat total senilai Rp3.550.000, yang terdiri dari bantuan biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000 yang dapat dipergunakan untuk membeli satu atau lebih pelatihan di mitra platform digital.
Insentif akan ditransfer ke rekening bank atau e-wallet LinkAja, Ovo atau GoPay milik peserta.
Insentif tersebut terdiri dari 2 bagian. Pertama, Insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp2.400.000, terdiri dari Rp600.000 per bulan. Kedua, ada insentif pasca pengisian, yaitu survei evaluasi sebesar Rp50.000 per surveinya. Ada 3 survei sehingga totalnya Rp150.000.
Mengejar Kuantitas
Masyarakat mulai mencium aroma ketidakberesan dari Program Kartu Prakerja ketika menemukan Ruangguru menjadi salah satu mitra.
Pasalnya, Ruangguru adalah perusahaan milik dari mantan staf khusus (stafsus) presiden Adamas Belva Syah Devara. Mundurnya Belva dari posisi Stafsus tak bisa dilepaskan dari keinginan meredam suara masyarakat tentang adanya konflik kepentingan di program kartu kerja.
Kontroversi pun berlanjut berkat hasil penyelidikan dengan metode jurnalistik oleh Direktur Utama Portal Berita Gresnews, Agustinus Edy Kristianto yang diunggahnya melalui akun Facebook.
Agustinus menceritakan kisahnya menjadi salah satu peserta program Kartu Prakerja. Dia mendaftar sebagai peserta pada gelombang pertama, 16 April 2020. Namun, ia baru diterima pada gelombang kedua, 29 April 2020 dan berhasil mendapatkan sertifikat pelatihan online: “Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal”.
Sertifikat sebuah kelas jurnalistik itu ditandatangani oleh CEO Skill Academy Adamas Belva Syah Devara.
Sebuah sertifikat yang bukan dari pihak yang berkompeten dalam dunia pers, semacam Dewan Pers, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y).
Agustinus pun berhasil membuktikan terjadinya transaksi jual-beli kelas online dalam Kartu Prakerja yang dibayarkan oleh uang negara.
Terjadi transaksi Rp220 ribu untuk pembelian Paket Prakerja “Teknik Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal” yang terdiri dari 11 video melalui Skill Academy.
Sertifikat pun bisa keluar tanpa menyelesaikan satu video pun dari 11 video dalam kelas online itu.
Kesimpulannya, dari pengalaman Agustinus terlihat sistem pemilihan peserta tak prudent seperti yang dipaparkan oleh Kemenkoperekonomian dimana adanya semacam verifikasi.
Ruangguru pun tak tinggal diam dan memberikan penjelasan dimana ada dua jenis sertifikat yang diterbitkan terkait Skill Academy.
Pertama sertifikat Completion yang baru didapatkan peserta setelah menyelesaikan seluruh rangkaian video atau minimum 80% dari durasi setiap video dan materi lain termasuk kuis serta materi teks secara komplet.
Sementara yang kedua yakni sertifikat Excellence, di mana peserta harus mengikuti ujian akhir dan lulus ujian tersebut di atas passing grade yang sudah ditentukan.
Ruangguru menjelaskan di setiap kelas Skill Academy memiliki target sasaran yang berbeda-beda dengan rata-rata rating 4.86/5.0 yang diberikan oleh puluhan ribu pengguna, baik peserta program Kartu Prakerja maupun pembeli individu independen.
Ruangguru juga menegaskan adanya keterlibatan para pakar bidang di dalam setiap kelas pelatihan di Skill Academi. Para pakar bidang tersebut dikatakan telah melalui proses seleksi yang ketat..
Terlepas dari klarifikasi Ruangguru, memang ada sejumlah masalah yang seperti mengkonfirmasi permasalahan di program Ruang Kerja.
Pertama, rasanya lucu ketika Agustinus mengumumkan mendapatkan SMS konfirmasi menjadi peserta dan mengunggahnya di Facebook, kenapa tim digital Prakerja tak melakukan revisi?. Hal ini seperti mengkonfirmasi program ini hanya mengejar kuantitas ketimbang kualitas.
Kedua, jika Ruangguru firm dengan materi pelatihannya, mengapa terjadi penarikan video pasca si pelatih melayangkan protes.
Melihat kontroversi yang terjadi, ada baiknya pemerintah mengubah model bisnis dari program Prakerja. Apalagi jika dikaitkan dengan dampak pandemi Covid-19 dimana yang dibutuhkan adalah uang tunai untuk bertahan hidup.
Jika konsep yang penuh kontroversi ini diteruskan, pihak yang diuntungkan tentunya hanya pemilik platform dan pengelola uang digital.
Belum terlambat untuk merevisi model bisnis karena masih ada sisa alokasi dana yang besar untuk dioptimalkan bagi rakyat.
@IndoTelko