Twitter perluas pelabelan akun

JAKARTA (IndoTelko) – Sebagai media sosial, Twitter percaya bahwa keamanan dan kebebasan berekspresi seharusnya berjalan beriringan, terutama pada saat berinteraksi dengan pejabat negara dan institusi terkait.

Pun menambahkan konteks pada percakapan juga dapat membantu pengguna mendapatkan informasi yang lebih akurat di Twitter.  Dalam rangka meningkatkan keamanan bagi para penggunanya, pada Agustus 2020, Twitter memperluas pelabelan akun dengan dua kategori tambahan.

Dua kategori tersebut terdiri dari jajaran akun utama pejabat pemerintah dan akun entitas media yang berafiliasi dengan negara. Termasuk dalam tindakan awal ini adalah akun-akun dari negara-negara yang tergabung dalam lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Setelah menerima masukan terhadap pelaksanaan fase awal pelabelan akun ini dari berbagai pemangku kepentingan -masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak yang menggunakan Twitter- kebijakan ini akan diperluas ke akun resmi negara-negara Group of Seven (G7) yaitu kelompok negara dengan ekonomi paling maju di dunia, dan negara-negara lain di mana Twitter mengumumkan temuan operasi informasi terkait negara. Pengaplikasian label ini juga akan dilakukan pada akun personal para pemimpin negara-negara tersebut.

Berikut adalah fase rencana implementasi kebijakan ini:

1. Daftar Negara Kelompok Fase 1 (Agustus 2020) ; Tiongkok, Prancis, Federasi Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat
2. Daftar Negara Kelompok Fase 2 (17 Februari 2021) ; Kanada, Kuba, Ekuador, Mesir, Jerman, Honduras, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Arab Saudi, Serbia, Spanyol, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab

Pengaplikasian label akan dilakukan untuk kategori akun Twitter berikut ini:

1. Akun pejabat penting pemerintah yang sudah diverifikasi; termasuk menteri-menteri negara, entitas kelembagaan, para duta besar, juru bicara resmi, dan pemimpin diplomatik. Saat ini, fokus utamanya adalah jajaran pejabat senior dan entitas yang mewakili suara resmi dari negara tersebut untuk urusan luar negeri
2. Akun personal para pemimpin dari kelompok negara yang ada pada fase 1 dan fase 2.

Selanjutnya, Twitter juga memperbarui teks dari label akun-akun pemerintahan dengan menambahkan spesifikasi untuk membedakan antara akun individu dan institusi, serta memperluas aplikasi label ke akun personal para kepala negara untuk memberikan konteks yang lebih jelas bagi pengguna Twitter.

Kemudian Twitter sedang berupaya untuk mengaplikasikan label tambahan pada akun-akun media yang berafiliasi dengan negara dalam beberapa bulan mendatang. Pendekatan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan akun-akun yang relevan lah yang terdampak oleh kebijakan ini.

Misi Twitter adalah untuk melayani percakapan publik, dan bagian paling penting dalam hal ini adalah memberikan konteks bagi pengguna agar mereka dapat membuat keputusan berbasis data tentang apa yang mereka lihat dan bagaimana mereka beraktivitas di Twitter. Twitter menerapkan cara terbaik agar pengguna bisa saling terhubung dan berinteraksi langsung dengan para pejabat dan perwakilan resmi negara.

Proses yang dilakukan Twitter dalam mengidentifikasi jajaran akun pemerintah dengan label baru ini, tahap awal atau fokus utamanya adalah pejabat tinggi, para kepala negara, dan institusi yang mewakili suara resmi dari suatu negara di luar negeri, terutama akun-akun yang termasuk dalam kategori yang disebut di atas.

Ini merupakan langkah penting agar ketika orang melihat suatu akun mendiskusikan isu geopolitik suatu negara, mereka dapat memahami konteks tersebut dari sudut pandang nasional, dan lebih memahami tentang siapa yang mereka wakili. Twitter juga berfokus pada tim administrasi yang berada dalam pemerintahan masing-masing kepala negara yang menyuarakan perspektif kebijakannya di luar negeri.

Untuk memberikan konteks tambahan kepada publik, mengklik label tersebut akan mengarahkan mereka ke artikel yang menjelaskan tentang kebijakan ini dan merujuk mereka ke Laporan Transparansi Twitter sebagai informasi tambahan.

Berikut tahapannya :

1. Twitter akan mengirimkan notifikasi saat sebuah akun mendapatkan label, dan memungkinkan pemilik akun memberikan masukannya secara langsung.
2. Langkah berikutnya adalah mengaplikasikan label ini pada entitas media yang berafiliasi dengan negara di negara-negara yang termasuk pada fase 2. Twitter akan terus memperluas pengaplikasian label ke beberapa negara lainnya dan akan berbagi informasi terkini akan rencana selanjutnya. (sg)