Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mirra Tayyiba
JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Kominfo-Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mirra Tayyiba menyatakan, KCSIRT ditujukan untuk mengantisipasi insiden keamanan siber di lingkungan Kementerian Kominfo.
“Kementerian Kominfo perlu menyiapkan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari antisipasi mitigasi hingga penanggulangan dan pemulihan bila terjadi insiden keamanan siber. Untuk menjawab kebutuhan tersebut khususnya pemulihan insiden keamanan siber, perlu dibentuk Computer Security Incident Response Team,” ujarnya.
KCSIRT memiliki tiga tujuan utama, antara lain mewujudkan ketahanan siber yang handal dan profesional, melakukan koordinasi dan kolaborasi layanan keamanan siber, serta membangun kapasitas sumberdaya keamanan siber.
KCSIRT ini juga sejalan dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
KCSIRT akan berperan sebagai wadah koordinasi antar unit dan atau pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian Kominfo terkait dengan keamanan informasi.
“Untuk efektifitas kerja, Kominfo-CSIRT tidak saja beranggotakan tim dari Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI), tetapi juga melibatkan perwakilan unit kerja eselon I di Kementerian Kominfo,” tandasnya.
KCSIRT juga membuka beberapa kanal untuk menerima semua respon terkait masalah keamanan siber di lingkungan Kementerian Kominfo, baik melalui form aduan di website, call center maupun via pesan WhatsApp.
“Selanjutnya, tim akan memberikan peringatan terkait adanya insiden siber kepada pemilik sistem elektronik, serta menyediakan informasi statistik terkait layanan,” jelasnya.
Optimasi
Sekjen Kominfo mengatakan bahwa kemampuan untuk mengkomunikasikan kegiatan dari ruang fisik ke ruang digital saat ini menjadi sebuah keharusan dan bukan lagi pilihan, termasuk bagi sektor publik.
“Kementerian Kominfo selaku leading sector bagi transformasi digital, menjalankan berbagai agenda prioritas untuk memastikan penyediaan akses digital bersifat inklusif, dan memberdayakan serta mendorong seluruh masyarakat agar dapat memanfaatkan berbagai akses dan layanan digital tersebut secara bijak dan cerdas,” ujarnya.
Di sisi lain, Kementerian Kominfo sebagai salah satu dari kementerian tetap dan terus bekerja melayani masyarakat di tengah interaksi fisik yang harus dibatasi untuk memutus penyebaran Covid-19.
“Kami pun harus tetap beroperasi dan memastikan bahwa layanan publik yang disediakan tetap berjalan, dan dapat diakses dengan mudah, nyaman dan aman,” tandasnya.
Kepada Kepala BSSN Hinsa Siburian yang juga hadir secara virtual, Sekjen Mirra menyatakan Kementerian Kominfo menyadari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang dilakukan oleh instansi pemerintah sering kali menjadi sasaran serangan siber.
“Hal ini tentunya berdampak sangat merugikan, karena bukan saja mengganggu layanan publik, tetapi juga dapat menurunkan kredibilitas Kominfo secara khusus dan pemerintah secara umum,” ujarnya.
Sekjen Kominfo menegaskan proses pengendalian dan pemulihan insiden keamanan informasi membutuhkan upaya bersama. Sehingga semua unit kerja perlu berpartisipasi secara aktif dalam menjaga dan melaporkan insiden keamanan informasi yang terjadi di lingkungan Kementerian Kominfo melalui KCSIRT.
“Saya meminta Kominfo-CSIRT untuk berkoordinasi dengan CSIRT pada tingkat yang lebih tinggi bila diperlukan, bersama dengan itu untuk menciptakan tim yang tangguh dan kompeten, saya juga meminta agar kompetensi dan keahlian anggota tim terus dibangun. Mari kita bangun kerja sama dengan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber dengan Kominfo-CSIRT,” tandasnya.
Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan, dalam menjaga ruang digital yang sehat dan mencegah kejahatan siber, Kementerian Kominfo dan BSSN harus saling meningkatkan koordinasi. Seperti isitlah yang digunakan, Kominfo Membangun, BSSN Mengamankan.
“Jadi seperti uang juga punya dua sisi, Kominfo beserta tim dengan swasta dan kementerian yang lain tentu ada proses pembangunan yang dikomandani oleh Kominfo. Ketika sudah dibangun, tentu perlu pengamanan, untuk mengamankan itulah perlu kehadiran dari BSSN. Jadi, Kominfo dengan BSSN ini gak bisa dipisahkan dilihat dari sisi tugas pokoknya,” ujarnya.
Menurut Kepala BSSN, berbagai pihak harus saling bekerja sama dalam menghadapi ancaman di ruang siber seperti hacking, social engineering dan human error. Apalagi sistem serang dalam ruang siber dikenal memiliki dua sifat, yakni secara teknis dan sosial.
“Bersifat teknis antara lain DDoS, phising, malware dan sebagainya. Inilah yang menjadi tugas utama dari apa yang kita launching hari ini, atau apa yang menjadi bisnis utamanya CSIRT,” jelasnya.
Sedangkan yang bersifat sosial, Kepala BSSN menjelaskan ranah tersebut menjadi tugas Kementerian Kominfo untuk menangkal maraknya hoaks dan disinformasi.
“Tapi intinya yang menjadi tugas pokok atau yang kita launching (Kominfo-CSIRT), ini adalah serangan yang bersifat teknis. Kenapa? Karena kalau ini diserang, yang bersifat teknis ini akan mengganggu, berdampak pada infrastruktur yang lain juga karena semua sudah terhubung dan sudah tersambung,” tandasnya.
Kepala BSSN menegaskan bahwa strategi membangun dan membentuk kekuatan nasional seperti Kamsiber, wajib mendukung secara komprehensif dan intergratif untuk kepentingan keamanan nasional.
“Jika terjadi krisis kita sudah siapkan manajemen krisis, pembentukan Kominfo-CSIRT sejalan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Maka, CSIRT sebagai monitoring dan penyedia pemerintah insidental di ranah siber,” imbuhnya.(wn)