JAKARTA (IndoTelko) - Forum Tata Kelola Internet Indonesia (Indonesia Internet Governance Forum/ID-IGF) menyarankan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aplikasi PeduliLindungi (PL) untuk melakukan sejumlah perbaikan agar maksimal melayani publik di tengah pandemi.
Koordinator MAG, Indonesia Internet Governance Forum Mariam F. Barata menyatakan usulan perbaikan tersebut ditujukan kepada lima pihak yakni Kememntrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementrian Kesehatan, Kementrian Dalam Negeri, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Telkom.
Diungkapkannya, dalam pantauan sejak bulan Juli 2021 sampai bulan September 2021 banyak bermunculan keluhan dari pengguna aplikasi PeduliLindungi seperti, mencantumkan syarat Penggunaan yang tidak menjamin layanannya selalu bisa diakses serta tidak menjamin data yang akurat dan aman.
Untuk keluhan tersebut disarankan agar pengelola mengubah Syarat Penggunaan agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 3 yang mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistemnya.
Pengguna juga menyorot kebijakan Kerahasiaan PeduliLindungi tidak menjamin keamanan data bila terjadi akses illegal. Padahal, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2019 Pasal 31, PSE wajib melindungi pengguna dan masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya. Sehingga, Kebijakan Kerahasiaan PL harus memuat klausul di atas. Selain itu data PL harus dienkripsi dan hanya bisa didekripsi oleh aplikasi PL.
ID-IGF menayarankan adanya perbaikan desain arsitektur aplikasi agar dapat memanfaatkan optimal fitur Software Development Kit (SDK) dengan menerapkan metode standar DEVSECOPS yang komprehensif.Tidak tambal sulam seperti sekarang.
GPS tidak perlu aktif 24 jam, sebagai pengganti berikan 4 pilihan pemakaian GPS: pemakaian sekali, saat digunakan, selalu aktif, dan menolak pengaktifan.
PL perlu menggunakan message broker untuk antisipasi kegagalan request akibat tingginya akses pengguna pada saat bersamaan.
Pengguna diberi pilihan untuk tetap login dan tidak perlu setiap saat harus memasukkan NIK.
Harus ada mutu layanan pengiriman one time password (OTP) melalui SMS maupun email maksimal 3 menit. Atau bisa memakai model 2FA dengan aplikasi token random number generator yang dibuat sendiri oleh developer.
PL bisa mengadopsi praktik terbaik dari ISO 27001 untuk keamanan teknologi informasi dan ISO 27701 untuk perlindungan data pribadi.
Selain itu diperlukan perbaikan desain arsitektur aplikasi dengan menerapkan metode DEVSECOPS untuk kontrol proses pengembangan sehingga mengurangi bugs, logical process error, fitur dan UI/UX yang tidak user friendly dan berbagai kesalahan mendasar yang masih terjadi pada versi release. Memastikan database terenkripsi pada semua level akses aplikasi.
Mengubah arsitektur dan topologi Pusat Data Nasional (PDN) selaku host PL menjadi Multihome network yang terhubung ke beberapa peering (local exchange) dan IP transit secara agregasi. Untuk mencegah single point of failure dan menjaga robustness.
Replikasi PL ke sejumlah host selain PDN dengan model konvensional mirror site atau CDN / Anycast
untuk menjamin availability dan performa.
ID-IGF juga mendesak pengelola PL segera mendaftarkan aplikasinya sebagai PSE sehingga statusnya legal dan terpercaya.(ak)