JAKARTA (IndoTelko) - Direktur Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Ririek Adriansyah dinilai aman oleh Associate Director BUMN Research Group LMUI Toto Pranoto. Hal ini mengingat posisi Ririek yang baru 3 tahun memimpin Tekom.
Menurut Toto, masa jabatan direktur utama (dirut) BUMN berlangsung selama dua periode atau sepuluh tahun. Hal ini tercantum dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, khususnya Pasal 19 ayat 1 beserta penjelasannya mengatur bahwa anggota direksi BUMN diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
"Masa jabatan maksimal dua periode atau 10 tahun itu untuk menjabat di BUMN yang sama," ujar Toto. Dijelaskannya, posisi Ririek yang pernah menjadi Direktur Utama PT Telkomsel pada periode 2014 hingga 24 Mei 2019 tidak masuk dalam hitungan lantaran Telkomsel merupakan anak usaha dari Telkom. Toto mengatakan, peraturan dua periode hanya diberlakukan jika seseorang menjabat pada BUMN yang sama. "Tapi kalau kemudian dia pindah menjadi dirut di BUMN lain, maka argonya bisa dimulai dari nol lagi," ujarnya.
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga juga menepis anggapan bahwa Ririek Adriansyah sudah habis masa jabatannya sebagai Dirut Telkom.
"Pak Ririek itu 2019 (diangkat jadi dirut). Pak Ririek itu sebelumnya di Telkomsel, bukan dirut Telkom. 2019 beliau di Telkom, ya masih bisa lah (jadi dirut Telkom)," ujar Arya kepada media di pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta, Selasa beberapa waktu lalu.
Ia menyampaikan dalam peraturannya, masa jabatan direksi BUMN hanya lima tahun dan dapat diperpanjang lima tahun lagi. Sementara Ririek, lanjut Arya, baru tiga tahun menjadi dirut Telkom.
"Kalau di PP-nya apa, lima tahun, setelah itu bisa diperpanjang lima tahun lagi. Masa periodenya 10 tahun, 2019 baru tiga tahun. Ini BUMN yang sama," jelasnya. Menurutnya, sejauh ini tidak ada agenda pergantian direktur utama dalam RUPS PT Telkom Indonesia (Persero). "Tapi kita belum tahu juga, kan nanti ada RUPS, tapi RUPSnya tidak ada agenda itu kan, tidak ada agenda pergantian kepengurusan," katanya. (ak)