JAKARTA (IndoTelko) - Program dan inisiatif pemerintah untuk keamanan siber ramai digencarkan seiring meningkatnya risiko ancaman peretasan data pribadi. Badan dan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebelumnya telah meluncurkan Peta Okupasi Nasional Keamanan Siber pada 2020 untuk mendorong urgensi dan fokus dalam peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berdaya saing di bidang keamanan siber.
Baru-baru ini BSSN menyiapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebagai standar kompetensi bagi tenaga kerja pada area fungsi keamanan siber, yakni kriptografi. Co-Founder VIDA Gajendran Kandasamy masuk dalam tim perumus pra-konvensi SKKNI Kriptografi.
VIDA berpartisipasi penuh sebagai tim perumus yang bertugas untuk menyusun rancangan dan mengkaji ulang SKKNI sesuai standar dan best practice terbaik industri secara global, yang juga telah diterapkan VIDA dalam operasionalnya sehari-hari sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE).
Chief Operating Officer (COO) & Co-Founder VIDA, Gajendran Kandasamy mengungkapkan harapan VIDA untuk mendorong kemajuan ekonomi digital Indonesia lewat keamanan siber. “Kami merasa terhormat dapat ikut serta dalam standardisasi kriptografi nasional sebagai satu satunya perwakilan dari PSrE yang terlibat. Hal ini menjadi validasi dari standar dan praktik terbaik yang diacu oleh VIDA serta memacu semangat saya dan tim di VIDA untuk terus mengembangkan produk berbasis kriptografi seperti tanda tangan elektronik dan juga sertifikat elektronik yang secara aspek beyond compliance telah memenuhi aspek keamanan meliputi kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan nirsangkal.”
Kriptografi merupakan metode untuk menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan teknik enkripsi. Metode ini sering digunakan untuk pembuatan password, kunci digital, tanda tangan digital, verifikasi data atau verifikasi identitas secara online, penjelajahan situs web di internet, serta melindungi komunikasi pribadi saat transaksi kartu kredit dan email.
Vida sendiri dalam layanan tanda tangan digitalnya menggunakan metode kriptografi asimetris dengan infrastruktur kunci publik (Public Key Infrastructure). Infrastruktur kunci ini melibatkan dua tipe yaitu kunci privat dan kunci publik. Kunci publik ini akan dilekatkan bersama dokumen elektronik yang telah dienkripsi dengan kunci privat penanda tangan sehingga identitas penandatangan dan integritas dokumen dapat dipastikan kebenarannya.
“Teknologi VIDA seperti Public Key Infrastructure menerapkan standar teknologi kelas dunia yang disertifikasi dan diakui secara internasional. Kami berharap, standar industri secara global yang dirumuskan dalam SKKNI bidang kriptografi ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi industri di Indonesia dalam meningkatkan keamanan siber,” tambahnya.
Dijelaskan Gajendran, berdasarkan pengalaman VIDA selama ini dalam hadirkan identitas digital yang cepat, nyaman maupun aman, peran penguasaan teknik kriptografi sangatlah besar dalam mengurangi resiko identity fraud di Indonesia. VIDA terus bersinergi bersama pemerintah dan partner platform digital dalam upaya meningkatkan keamanan siber di Indonesia yang selaras dengan upaya untuk menumbuhkan kemandirian teknologi di dalam negeri.
Hal ini menurutnya akan semakin memperkuat keamanan dan ketahanan siber secara nasional sehingga diharapkan tercipta ekosistem yang kondusif membantu pertumbuhan ekonomi digital. (ak)