JAKARTA (IndoTelko) - Mbizmarket telah mengakomodasi transformasi pengadaan digital dan mendukung kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah di 31 provinsi dan 162 kabupaten-kota hingga Desember 2022.
Co-Founder dan CCO Mbiz Ryn Hermawan mengatakan pemanfaatan platform Mbizmarket akan memudahkan biro pengadaan barang/Jasa dalam melaksanakan pengawasan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik, serta lebih menjamin akuntabilitasnya.
"Selain itu, hal tersebut akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, sehingga membantu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujar Ryn.
Diungkapkannya, hingga Desember 2022 ini, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi Mbizmarket dalam kiprahnya membantu pemda dan UMKM dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa, mulai dari proses perekrutan dan pendampingan pendaftaran penyedia UMKM hingga mereka mampu menayangkan dan memasarkan produk barang dan jasa secara online.
Tantangan lainnya, kerena banyak penyedia barang dan jasa yang umumnya UMKM berlokasi di pelosok, sehingga diperlukan upaya lebih ekstra untuk bepergian hingga ke daerah pedalaman. Ini dilakukan karena bimbingan teknis secara online muskil dilakukan karena preferensi lokal untuk pendampingan secara luring.
Sementara itu, berdasarkan dasbor Toko Daring LKPP, hingga 22 Desember 2022, tercatat beberapa pemerintah daerah berikut yang membukukan transaksi pengadaan secara digital melalui Mbizmarket yang pertumbuhan transaksinya luar biasa.
Transaksi pengadaaan Pemerintah Kabupaten Jepara tercatat mencapai Rp 32,01 miliar, Pemerintah Kota Malang Rp 32,44 miliar, Pemerintah Kota Kediri Rp 28,29 miliar, Pemerintah Kota Palangkaraya Rp 9,8 miliar, Pemerintah Kota Bekasi Rp 16,81 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Tabalong Rp 6,60 miliar.(wn)