Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menetapkan Budi Arie Setiadi sebagai pengganti Johnny G Plate untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju.
Tak hanya itu, Jokowi juga mengisi pos Wakil Menteri Kominfo untuk Nezar Patria dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Ini adalah pertama kalinya sejak berdiri Kominfo memiliki seorang wakil menteri.
Sebelumnya Budi Arie Setiadi menjabat sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Adapun Nezar Patria tadinya menjabat sebagai Staf Khusus V Bidang Komunikasi Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia.
Jokowi usai pelantikan meminta Budi Arie dan Nezar untuk memanfaatkan waktu yang tersisa untuk menyelesaikan proyek infrastruktur telekomunikasi pengadaan BTS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). "Isu hukum di proyek BTS itu hal yang lain, tetapi saya minta proyek itu cepat diselesaikan karena ini menyangkut layanan ke masyarakat," katanya.
Jokowi menambahkan, kehadiran Wakil Menteri di Kominfo untuk memperkuat kerja Menteri karena perubahan dunia cepat didorong Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). "Nanti juga akan ada Satgas untuk ikut mengawal," tutupnya.
Budi Arie Setiadi yang selama ini dikenal sebagai relawan Jokowi dengan organisasi Projo menyatakan optimisme dalam menjalankan tugas membantu Presiden guna membangun sektor komunikasi dan Informatika.
Diungkapkannya, Presiden Joko Widodo mengamanatkan agar terus melakukan pemerataan infrastruktur digital, pengendalian platform digital, memperkuat ekosistem digital serta talenta digital.
Mengenai ekosistem digital, ada dua hal yang menjadi perhatian berkaitan dengan pembangunan infrasruktur digital dan koordinasi dengan ekosistem. Selain itu, Menkominfo juga menilai banyak tantangan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi internet of things, cloud computing dan atificial intelegence.
Khusus untuk proyek BTS 4G bagi 3T, Budi Arie Setiadi berani menargetkan bisa selesai tahun ini.
Saat ini pihaknya tengah melakukan identifikasi masalah yang membuat proyek ini mangkrak. Pada Senin (24/7) nanti, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk meminta pengawalan proyek. "Proses hukum biarkan, tapi program BTS ini harus berjalan, karena ini soal hak rakyat memperoleh koneksi," tuturnya.
Proyek BTS sempat bermasalah hingga membuat Menkominfo sebelum Budi harus tersandung kasus korupsi. Sampai saat ini belum ada kejelasan soal perkembangan pembangunan BTS Bakti itu. Dalam perencanaannya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di pelbagai wilayah Indonesia.
Gebrakan Pertama
Budi Arie dan Nezar sudah melakukan gebrakan pertama pada Kamis (20/7) lalu dimana Kominfo mengumumkan telah melakukan pemutusan akses terhadap 846.047 konten perjudian online di website dan platform media sosial sejak tahun 2018 hingga 19 Juli 2023. Bahkan sejak 13 sampai 19 Juli 2023, Kominfo telah melakukan pemutusan akses terhadap 11.333 konten perjudian online
Pelaksanaan pemutusan akses dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber Kementerian Kominfo. Selain itu juga, berdasarkan aduan konten yang berasal dari masyarakat umum dan kementerian dan lembaga. Penemuan tersebut dilanjutkan dengan tahap verifikasi dan permintaan rekomendasi dari kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan suatu konten betul mengandung muatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Jika konten ada dalam suatu situs, Kominfo akan melakukan pemutusan akses langsung. Untuk konten pada platform media sosial, Kominfo akan meminta pengelola platform untuk menghapus konten perjudian. Jika platform menolak melakukan penghapusan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penanganan konten yang mengandung unsur perjudian dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE) Pasal 27 ayat (2).
Selain itu, Kementerian Kominfo juga melakukan pemutusan berdasar Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PP PSTE) dan Peraturan Menteri No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat dan peraturan perubahannya (PM PSE Privat), khususnya Pasal 13 dan Pasal 15.
Jadi, langkah Budi dan Nezar mengumumkan pemutusan akses terhadap situs judi online sebenarnya bukanlah sebuah terobosan. Tetapi bisa dipandang sebagai sinyal ke masyarakat bahwa duet maut ini siap bekerja untuk membangkitkan kinerja dan reputasi Kominfo yang terjerembab karena kasus dugaan korupsi di proyek BTS Bakti 4G.
Jika Duet Maut ingin lebih cepat kepercayaan publik kepada Kominfo pulih tentunya harus berani masuk ke akar masalah yakni mengevaluasi dan menuntaskan proyek BTS 4G di Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Pernyataan untuk menuntaskan proyek pada tahun ini dengan menghitung waktu yang sudah mulai masuk ke semester kedua 2023, rasanya terasa naif mengingat proses hukum tengah berlangsung.
Lebih baik Budi-Nezar fokus menaata ulang organisasi BAKTI lebih mandiri dan mendapatkan direktur utama yang bisa diterima publik. Selain itu, tentunya lebih berani berinovasi dalam meningkatkan penetrasi 5G dimana isu keterbatasan frekuensi masih belum tuntas bagi pemain seluler.
Terakhir, tentu tak bisa dilupakan menjaga ruang digital tetap kondusif seiring tahun politik kian memanas setahun mendatang. Setumpuk tugas bagi duet maut dari Jokowi untuk Kominfo!
@IndoTelko