Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden di sela-sela Konferensi TIngkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Negara Asia Pasifik (KTT APEC) di San Francisco pada Rabu (15/11).
Salah satu topik yang dibahas adalah terkait perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Biden mengatakan teknologi seperti AI harus digunakan untuk meningkatkan, bukan membatasi, potensi masyarakat dunia, dan mencatat bahwa Amerika Serikat telah mengumpulkan perusahaan-perusahaan AI terkemuka di musim panas untuk menyetujui komitmen sukarela untuk menjaga sistem AI tetap aman dan dapat dipercaya.
Biden juga telah menandatangani perintah eksekutif bulan lalu untuk menetapkan standar AI yang baru, seperti mewajibkan pengembang sistem AI yang paling kuat untuk membagikan hasil uji keselamatan mereka kepada pemerintah, dan untuk memperkuat teknologi guna melindungi privasi dan mencegah pemberi kerja dari hal-hal yang tidak diinginkan menggunakan AI untuk mengeksploitasi pekerja.
Terakhir, Washington memperluas hibah untuk penelitian AI di bidang-bidang utama seperti layanan kesehatan dan perubahan iklim.
Sementara, pada bulan Juli 2017, Dewan Negara Tiongkok mengeluarkan Rencana Pengembangan Kecerdasan Buatan Generasi Baru (AIDP) yang berisikan inti dari strategi AI Tiongkok.
Total pengeluaran pemerintah pusat dan daerah di Tiongkok untuk AI untuk melaksanakan rencana ini tidak diungkapkan kepada publik, namun jelas jumlahnya mencapai puluhan miliar dolar. Setidaknya dua dari 3 pemerintah regional Tiongkok masing-masing telah berkomitmen untuk berinvestasi sebesar 100 miliar yuan (~US$14,7 miliar).
Fokus
Perkembangan itu menunjukkan AI telah menjadi fokus baru dalam kompetisi internasional. AI adalah teknologi yang akan memimpin di masa depan dimana negara-negara maju di dunia menjadikan pengembangannya sebagai strategi utama untuk meningkatkan daya saing nasional dan melindungi keamanan nasional.
AI diyakini akan memberikan keunggulan kompetitif dimana menjadi kunci dalam pertumbuhan ekonomi, keamanan nasional, dan inovasi teknologi bagi sebuah negara.
Memiliki keunggulan dalam bidang AI dapat memperkuat posisi suatu negara dalam kancah geopolitik global.
AI juga memiliki implikasi yang besar dalam keamanan nasional. Negara-negara yang memiliki kendali lebih dalam penggunaan dan pengembangan teknologi ini memiliki keunggulan strategis. Tak heran, Amerika Serikat dan Tiongkok seperti berpacu dalam melodi berinvestasi di teknologi ini.
Sementara terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara juga diprediksi akan meningkatan efisiensi industri, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja baru, mengubah model bisnis, serta mentransformasi layanan publik.
Bagaimana dengan Indonesia?
Keberhasilan adopsi AI di negeri ini akan sangat bergantung pada strategi nasional yang terencana dengan baik, investasi yang tepat, serta kerja sama antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan.
Penerapan AI akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas di sektor-sektor utama ekonomi seperti manufaktur, pertanian, layanan keuangan, kesehatan, ecommerce, dan lainnya, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di masa depan.
Namun, penting untuk memperhatikan tantangan seperti ketidaksetaraan akses terhadap teknologi, kekhawatiran tentang privasi dan etika, serta persiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan ini.
Mendirikan badan khusus untuk pengembangan AI bisa menjadi langkah yang potensial bagi Indonesia. Badan semacam itu dapat fokus pada pengembangan strategi nasional, penelitian, serta koordinasi antara sektor publik dan swasta dalam menggerakkan perkembangan kecerdasan buatan di negara tersebut.
Singapura telah berhasil dengan lembaga seperti AI Singapore yang memainkan peran kunci dalam menggerakkan inovasi AI. Hal serupa di Indonesia mungkin akan membantu mempercepat pertumbuhan ekosistem AI di negara ini.
Posisi badan pengembangan AI dapat bervariasi tergantung pada struktur yang diinginkan. Banyak negara memiliki lembaga serupa yang berada di bawah pemerintah, seperti kementerian atau badan independen yang dilaporkan kepada pemerintah. Pendekatan ini memungkinkan untuk koordinasi yang lebih baik antara sektor publik dan swasta, serta memastikan fokus pada strategi nasional AI.
Semoga para kandidat presiden menjadikan AI sebagai fokus di masa pemerintahannya di masa depan.
@IndoTelko