JAKARTA (IndoTelko) - Meskipun Pemilihan Umum (Pemilu) kali ini sudah berakhir, masih banyak hal yang dapat dikawal agar masyarakat terutama orang muda terus terlibat dalam proses politik dan memperkuat demokrasi. Sebagai inisiatif lanjutan platform edukasi Pemilu 2024 "Bijak Memilih" yang berkolaborasi dengan What Is Up, Indonesia? (WIUI), bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ke-116, Think Policy menghadirkan sebuah gerakan pendidikan politik dan kebijakan publik independen berbas, Bijak Demokrasi.
Data internal, 29% pengguna Bijak Memilih lebih berminat mengetahui politik Indonesia lewat pengemasan informasi yang komprehensif. Oleh karena itu, lewat Bijak Demokrasi diharapkan dapat melanjutkan semangat pendidikan politik yang aksesibel demi meningkatkan nalar kritis publik paska pemilu 2024.
Dijelaskan CEO Think Policy & Co-Head Sekretariat Bijak, Andhyta Firselly Utami, partisipasi demokrasi tidak berhenti setelah pemilu selesai. Kita masih harus mengawal kinerja pejabat terpilih dan memastikan pemerintahan menghasilkan kebijakan yang berkualitas. "Seringkali kita merasa tidak punya suara untuk menciptakan perubahan yang sistemik. Bijak Demokrasi ingin meyakinkan publik bahwa terdapat berbagai cara kita berpartisipasi aktif dalam mendorong demokrasi yang lebih bermakna dan naik kelas," katanya pada peluncuran perdana Bijak Demokrasi yang diadakan di Museum Kebangkitan Nasional Jakarta.
Andhyta mengungkapkan, ada empat cara yang bisa dijalankan untuk terus memperkuat proses partisipasi demokrasi. Pertama, bertanggung jawab untuk riset dan memilih kandidat yang sesuai. Kedua, mengawasi kebijakan yang dibuat tiap menteri atau parlemen. Ketiga, bergabung dalam sebuah komunitas lokal / gerakan di isu tertentu. Terakhir masuk ke dalam partai politik / menjadi bagian dari pemerintahan.
Untuk mengakomodasi tiap level partisipasi publik dalam proses demokrasi, Platform Bijak Demokrasi hadir dengan empat produk utama, antara lain :
1. Bijak Pilkada
Serupa dengan Bijak Memilih, Bijak Pilkada mendorong masyarakat untuk melakukan riset dan memilih kandidat pada Pemilihan Kepala Daerah mendatang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masing-masing.
2. Bijak Memantau
Dengan produk ini, masyarakat diajak untuk mengawasi kebijakan yang dibuat oleh setiap menteri atau anggota parlemen, memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah.
3. Komunitas Bijak
Melalui produk ini, masyarakat dapat bergabung dalam komunitas lokal atau gerakan untuk memperkuat partisipasi dan kolaborasi dalam memantau kebijakan publik.
4. Sekolah Bijak
Sekolah Bijak adalah platform edukasi kebijakan publik yang dirancang bagi masyarakat yang ingin mempelajari proses kebijakan publik, mulai dari pemula hingga tingkat profesional.
Di kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga, Hasintya Saraswati, menyambut baik kehadiran Bijak Demokrasi. Menurutnya, ini adalah angin segar bagi kemajuan demokrasi di Indonesia.
"Keterlibatan aktif masyarakat, khususnya orang muda, adalah kunci untuk memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan mereka terus didengar dan diakomodasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam era inovasi yang cepat ini, kami mengapresiasi kerja sama bersama Think Policy untuk melanggengkan kolaborasi antara pemerintah dan publik yang menjadi semakin penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan," jelasnya.
Peluncuran Bijak Demokrasi dilanjutkan dengan acara Ruang Tengah yang diselenggarakan oleh Think Policy dan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan dihadiri oleh 25 komunitas kepemudaan. Ruang Tengah ini bertujuan untuk melakukan jajak pendapat dan pembahasan rancangan Desain Besar Kepemudaan Nasional (DBKN) Tahun 2025-2045 dengan fokus isu-isu relevan kepemudaan, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan pemuda, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.
Sedangkan, Bintang Emon, pegiat media sosial yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi mengatakan, kunci kemajuan suatu negara terletak pada sistem demokrasi yang kokoh, di mana legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjalankan fungsinya masing-masing secara optimal. "Keseimbangan antar kekuasaan inilah yang menjamin terciptanya kebijakan publik yang berkeadilan dan berdampak positif bagi seluruh rakyat. Bijak Demokrasi hadir untuk menjadi platform bagi rakyat untuk menjaga dan mengawal fungsi-fungsi tersebut agar terus berjalan baik," katanya. (mas)