JAKARTA (IndoTelko) - Dalam rangka mendorong transformasi digital pada Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BRPS), Privy selaku penyedia solusi digital tepercaya, turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional bertajuk "Masa Depan Bank Perekonomian Rakyat dalam Ekosistem Digital dan Tantangan Ekonomi Global 2025" yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo). Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Mercure Jakarta ini dihadiri oleh lebih dari dua ratus BPR dan BPRS dari seluruh Indonesia.
Transformasi digital merupakan elemen penting dalam mempercepat inklusi keuangan di berbagai negara. Di Indonesia, tingkat inklusi keuangan telah mencapai 75,02% pada tahun2024, sebagaimana hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peningkatan adopsi layanan keuangan yang didorong oleh digitalisasi tersebut harus berjalan beriringan dengan upaya peningkatan keamanan transaksi serta pelindungan data pribadi konsumen untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan digital.
Menurut Ketua Umum DPP Perbarindo, Tedy Alamsyah, Perbarindo, sebagai asosiasi, menginisiasi penerapan ISO 27001 untuk memastikan bahwa seluruh pengguna di industri BPR mematuhi ketentuan dan regulasi yang berlaku, memahami risiko terkait keamanan informasi, serta menerapkan mitigasi terhadap ancaman, khususnya dalam perlindungan data pribadi.
Pelindungan data pribadi menjadi lebih krusial dibanding sebelumnya karena maraknya kasus pencurian dan pemalsuan identias untuk mendaftar ke berbagai layanan keuangan digital. Banyak masyarakat yang merasa tidak pernah mendaftar dan melakukan otorisasi pada suatu layanan keuangan digital namun ditagihkan sejumlah biaya karena identitasnya dicuri.
Privy, sebagai penyedia layanan tanda tangan elektronik dan identitas digital berbasis penerbitan sertifikat elektronik hadir sebagai solusi bagi BPR/S dalam memastikan keamanan verifikasi identitas nasabah tanpa pertemuan tatap muka, khususnya dalam proses pembukaan rekening dan pengajuan kredit untuk mencegah terjadinya pencurian dan pemalsuan identitas. Solusi yang ditawarkan oleh Privy bisa menjadi parameter security bagi BPR dalam mengatasi risiko fraud dan deep fake.
Sedangkan, Business Development Associate Privy, Nicholas Adrianus mengungkapkan, Privy hadir dengan solusi tanda tangan elektronik tersertifikasi yang memungkinkan BPR untuk mempercepat proses layanan, mengurangi biaya operasional, serta memastikan keamanan transaksi sesuai standar ISO 27001 dan ISO 27701.
“Dengan legalitas yang telah diakui secara hukum, tanda tangan elektronik kini memiliki kekuatan yang sama dengan tandatangan basah,” katanya.
Sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik (PSrE) yang berinduk ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Privy terlebih dahulu memverifikasi identitas setiap penggunanya berdasarkan data kependudukan dan biometrik, sebelum pengguna dapat mengakses layanan tanda tangan elektronik.
Sehubungan denganhal ini, Privy memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memverifikasi identitas calon pengguna.
Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN), Ditjen Dukcapil Kemendagri, Muhammad Farid S. STP, MSi, menjelaskan, kita harus cerdas dalam memanfaatkan teknologi informasi seiring dengan kemajuan zaman, terutama bagi BPR dan BPRS agar bisa membantu UMKM. “Salah satu pemanfaatan teknologi yang bisaditerapkan yaitu penggunaan tanda tangan elektronik yang dilengkapi dengan sertifikat elektronik dan diakui secara hukum untuk meningkatkan rasa aman bagi konsumen,” katanya. (mas)
