Pemerintah pastikan aturan untuk OTT kelar di 2016

Ilustrasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Pemerintah melalui Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memastikan aturan untuk pemain aplikasi atau Over The Top (OTT) akan keluar pada tahun 2016.

“Tahun ini pasti dikeluarkan. Ini hanya masalah pajak yang belum dibereskan. Saya harus ketemu dulu sekali dengan Menteri Keuangan untuk membahas hal ini,” ungkap Menkominfo Rudiantara, kemarin.

Diungkapkannya, sebenarnya isu pajak ini sudah mendekati titik temu kala Menteri Keuangan belum berganti dari Bambang Brodjonegoro ke Sri Mulyani. “Ada isu Tax Treaty yang dibahas, itu yang tengah dirancang oleh teman-teman di Kemenkeu agar posisi kita tak lemah dengan OTT asing. Soalnya kalau mereka bikin Badan Usaha Tetap (BUT) berupa representative tak dapa maksimal juga pajaknya,” katanya.   

Ditambahkannya, saat ini sosialisasi akan keluarnya aturan soal OTT terus dijalankan. “Kan sudah ada surat edaran, itu bagian dari konsultasi publik agar mereka tak pada kaget pas nanti jadi aturan menteri,” tutupnya. (Baca: Aturan untuk OTT)

Sekadar informasi Tax Treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. (Baca: Tarik ulur aturan OTT)

Peraturan menteri tentang OTT sudah lama ditunggu pelaku usaha karena konsultasi publik terus diperpanjang. Aturan ini rencananya akan memberi perhatian kepada costumer service, perlindungan data pengguna dan level playing field.(id)