Pebisnis prihatin dengan solusi penyelesaian konflik transportasi online

JAKARTA (IndoTelko)  – Pebisnis yang bergerak di jasa transportasi mengaku kecewa dengan bentuk solusi yang ditawarkan Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dalam isu angkutan online.

"Kita sangat prihatin sekali melihat kehidupan bisnis transportasi sekarang," keluh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan dalam pesan singkatnya ke IndoTelko, Jumat (10/3).

Shafruhan diminta komentarnya terkait konflik antara pengemudi angkutan kota dengan transportasi online di beberapa daerah, dimana Kemenhub menyarankan pemerintah daerah untuk mengatur sesuai kearifan lokal.

"Ini semua (konflik) karena regulasi yang ada belum dan tidak dijalankan oleh pemerintah. Maka konflik horizontal tak terhindari,' pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo menyarankan walaupun tidak ada regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenhub, pengoperasian ojek baik yang berbasis aplikasi/online maupun ojek pangkalan tetap harus diatur.

“Secara lokal, pemerintah daerah dan polisi setempat bisa mengatur ojek pangkalan dan ojek online secara tersendiri, contohnya seperti andong di Malioboro tidak diatur dalam undang-undang tapi ada aturan lokal,” jelasnya dalam keterangan tertulis, kemarin.

Lebih lanjut Sugihardjo menjelaskan bahwa Kementerian Perhubungan tidak akan mengakomodir ojek baik pangkalan maupun online sebagai angkutan umum resmi dalam sistem transportasi karena membawa resiko bagi masyarakat dan tidak menguntungkan terhadap sistem transportasi umum.

Ojek yang menggunakan sepeda motor roda 2 dari konstruksi tidak stabil yang rentan kecelakaan sebagai angkutan umum dan tidak ramah cuaca. Dalam sistem transportasi, semakin kecil kendaraan yang digunakan semakin besar biaya yang ditanggung masyarakat. Terhadap sistem transportasi, semakin banyak kendaraan kecil beroperasi di jalan menyebabkan kemacetan karena ruang jalan yang digunakan tidak efektif.

Menanggapi peristiwa antara angkot dan ojek online di Tangerang beberapa waktu lalu, Sugihardjo menyatakan bahwa pihak Kepolisian dan pemerintah daerah agar menangani hal tersebut secara persuasif. Selain itu, Sugihardjo menghimbau agar semua pihak dapat menahan diri.

Sugihardjo meminta baik angkutan umum konvensional maupun angkutan berbasis online harus mengutamakan kepentingan masyarakat. (Baca: Bentrok ojek online)

“Baik angkutan umum konvensional maupun angkutan berbasis online harus mengutamakan pelayanan kepada pelanggan dan kepentingan masyarakat. Kemajuan teknologi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan. Semua penyelenggara angkutan umum harus terus meningkatkan kualitasnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," tutupnya.(id)