Indonesia butuh Basinas yang tangguh

ilustrasi

JAKARTA (IndoTelko) – Indonesia membutuhkan sebuah Badan Siber Nasional (Basinas) yang tangguh dan memiliki koordinasi yang kuat dengan lembaga dalam dan luar negeri.

“Kita butuh suatu sistem terpadu yang bisa melumpuhkan dan menangkal serangan-serangan siber yang kini marak. Terutama serangan siber terhadap objek vital Indonesia, seperti pertahanan, intelijen, korporat, hingga perbankan Tanah Air,” ungkap Anggota Komisi I DPR RI Nurdin Tampubolon, belum lama ini.     

Menurutnya,  serangan siber  bisa melumpuhkan sistem, maupun strategi dan informasi, sehingga harus ditangani secara khusus dan komprehensif. Dengan membangun badan siber yang berada di bawah Kemenkopolhukam, merupakan langkah yang tepat.

“Jadi, badan siber ini nanti kalo jadi dibentuk, sudah tepat di bawah Kemenkopolhukam sebagai koordinator, karena berfungsi untuk bisa mengorganisir daripada kementerian ataupun badan-badan di bawahnya, seperti BIN, TNI, maupun Menkominfo,” jelas Nurdin.

Diharapkannya, dengan adanya lembaga atau badan siber ini, diharapkan dapat menangani serangan siber, ataupun serangan dari pihak yang tidak suka dengan Indonesia.

“Sehingga, apabila ada rencana-rencana, katakanlah yang tidak senang kepada Indonesia, bisa ditangkal melalui badan siber yang akan dikembangkan pemerintah itu,” katanya.

Sementara Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII/Lembaga Keamanan Internet Indonesia) Rudi Lumanto menyatakan pembentukan Badan Siber Nasional (BSN) perlu direalisasikan.

Menurutnnya, ada lima aspek yang perlu diperhatikan dalam pembentukan Basinas  yaitu kerangka hukum, struktur kelembagaan, capacity building, kerja sama internasional, dan measurement atau pengukuran.

Aspek hukum, yaitu dasar penyempurnaan terhadap Undang-undang 36/1999 tentang Telekomunikasi, UU 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, dan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Aspek capacity building adalah memperhitungkan persoalan keahlian sumber daya manusia (SDM) yang berhubungan dengan edukasi. Selanjutnya kerja sama internasional dengan memperhatikan sisi resilience alias elastisitas keamanan di samping sisi defense (pertahanan). Dan aspek measurement alias pengukuran. Di mana apa yang telah dikukuhkan kemudian dielaborasi menjadi standar untuk peningkatan skala.(ak)