Jokowi angkat suara soal blokir Telegram

Presiden Joko Widodo (dok)

JAKARTA (IndoTelko) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah menutup Telegram karena aplikasi tersebut dianggap dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan terorisme.

"Pemerintah kan sudah mengamati lama dan kita, negara ini mementingkan keamanan negara, keamanan masyarakat, oleh sebab itu keputusan itu dilakukan," kata Presiden kepada wartawan seusai memberikan kuliah umum pada pendidikan Akademi Bela Negara di Jakarta, Minggu (16/7) seperti disiarkan laman Kominfo.

Presiden mengatakan, pemerintah mendeteksi adanya ribuan aktivitas komunikasi antar negara dalam aplikasi tersebut yang mengarah kepada aktivitas terorisme. "Kenyataannya masih ada ribuan yang lolos," ujar Presiden.

Kepala Negara juga mengatakan kerjasama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan perusahaan aplikasi media sosial serta layanan pesan instan telah dilakukan untuk memberantas akun-akun terorisme. Sehingga langkah pemblokiran Telegram tidak akan diikuti dengan penutupan media sosial yang lain. "Tidak (pemblokiran media sosial lainnya). Tidak," ucap Presiden dengan tegas.

Presiden menjelaskan masih banyak aplikasi lain yang masih dapat digunakan masyarakat untuk berkomunikasi. "Kita lihat masih banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa digunakan," ucap Presiden.

Secara terpisah, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menyatakan dukungannya sekaligus meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk menangkal penyebaran radikalisme di Internet.

"Dewasa ini paling ekstrem penyebarannya adalah dengan teknologi, karena itu Pak Menkominfo harus mengejar radikalisme di Internet, bagaimana kita mengejar bersama-sama ke situ," katanya.  

Menurut Wapres, radikalisme sengaja disebarkan kepada anak-anak muda dengan mencuci otak mereka bahwa ada jalan pintas mencapai surge, yakni dengan "jihad", dan paham seperti itu tidak bisa diperangi dengan kekerasan, namun dengan memberikan pencerahan melalui pendidikan yang baik.

"Radikalisme tidak akan selesai dengan membaca deklarasi bersama, radikalisme baru selesai dengan memberikan pendidikan yang baik, memberikan contoh yang baik, memberikan ajaran agama yang benar, karena itulah universitas itu penting untuk menetralkan dan meredamkan cara berpikir generasi muda kita," tuturnya.

Selain itu, Wapres juga mengimbau kepada generasi muda Indonesia untuk berjihad memajukan pendidikan dengan giat belajar menuntut ilmu.

"Kalau orang semangat tanpa ilmu, dia meledak-ledak, berilmu tanpa semangat dia bergerak tanpa dinamika, oleh karena itu tetaplah memajukan pendidikan karena itu juga bagian dari jihad," pesannya.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo pada Jumat (14/7) lalu telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap 11 Domain Name System (DNS) milik Telegram yang semula dapat diakses melalui PC, karena mengandung konten radikalisme, ekstremisme, hingga yang mengarah pada terorisme.(ak)