INTI ikut garap keamanan siber

JAKARTA (IndoTelko) – Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan besar dan institusi pemerintahan Indonesia mengalami berbagai serangan siber dengan estimasi kerugian menurut riset International Monetary Fund (IMF) 2020 tercatat hingga US$100 miliar. Aksi cyber attack itu kian intens seiring dengan makin masifnya transformasi digital yang digencarkan dalam tiga tahun terakhir.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Jenderal (Purn) TNI Moeldoko pun mengutarakan sorotan pemerintah mengenai kondisi cyber security nasional yang masih dapat ditingkatkan melalui pengembangan cloud system lokal buatan anak negeri yang bersertifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Oleh karena itu, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden pun mengundang BSSN, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau biasa disebut INTI, serta pihak terkait lainnya untuk mendiskusikan peranan masing-masing pihak dalam mewujudkan masa depan keamanan siber Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Jenderal (Purn) TNI Moeldoko menginstruksikan langsung pada Direktur Utama INTI Edi Witjara dan Kepala BSSN Hinsa Siburian untuk dapat menjalankan tanggung jawab bersama pada fungsi garda terdepan keamanan siber nasional. Nantinya, hal ini akan menjadi momentum yang sangat penting karena kejahatan siber membutuhkan penanganan yang sangat serius.

Dalam kesempatan itu, Kepala BSSN Hinsa Siburian menyebutkan bahwa sebagai badan yang berwenang dalam penanganan keamanan siber, BSSN memerlukan rekan yang sepadan dan memiliki keunggulan BUMN sebagai kepanjangan tangan negara, serta mewakili produk hasil karya anak bangsa. “Maka BSSN ingin menggandeng INTI untuk membuat sebuah bentuk nyata secara teknologi dalam mempersiapkan rencana ke depan, Indonesian Cyber Security,” kata Hinsa Siburian.

Menurut Direktur Utama INTI Edi Witjara, peningkatan keamanan siber tersebut penting dilakukan di semua level infrastruktur, seperti network perimeter security, network security, infrastructure security, application security, dan data security. Hal ini dilakukan untuk menanggulangi berbagai ancaman siber yang secara umum terklasifikasi ke dalam tiga kelompok yaitu Cyber Crime, Cyber Terror, dan Cyber Attack.

“Situasi cyber security nasional memang kian rentan dan menjadi sorotan banyak pihak, dibarengi dengan literasi masyarakat tentang cyber security yang semakin tinggi,” ungkap Edi.

Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), area pencegahan dan penanganan keamanan siber diketuai oleh Presiden Republik Indonesia. Hal ini menjadi sebuah indikator bahwa keamanan siber memiliki level urgensi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, pemerintah membutuhkan keterlibatan berbagai pihak untuk mewujudkan kedaulatan keamanan siber nasional. “Alhamdulillah kami dipercaya untuk mewujudkan kedaulatan cyber security di Indonesia,” ujar Edi Witjara.

INTI mendapatkan mandat untuk berperan memberikan layanan cloud dan blockchain produk asli dalam negeri yang dilengkapi dengan keamanan siber hasil kerja sama pengembangan dengan BSSN. PT INTI (Persero) juga akan menggandeng pihak swasta yaitu PT Desktop IP untuk memperkuat aspek cloud. “PT INTI mengusung INTI Cloud System, sebuah cloud system local, inovasi kami, yang harapannya bisa menjadi kebanggaan cyber security nasional,” papar Edi Witjara.

Rencananya, kolaborasi ini akan diawali melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MOU) antara PT INTI (Persero) dan BSSN, yang akan dilanjutkan dengan Proof of Concept (POC) INTI Cloud System. Selanjutnya, PT INTI (Persero) akan mengundang sejumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Jawa Barat serta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur untuk bergabung dalam proses POC tersebut secara gratis. “Kita akan memulai dengan segmen target UMKM, sebagai dasar untuk menilik kegunaan sistem pada aspek e-government dan commercial Business to Business,” kata Edi Witjara.

BSSN mencatat bahwa setidaknya telah terjadi 1,6 miliar anomali trafik sepanjang tahun 2021, yang menjadi representasi bahwa 83 persen perusahaan di Indonesia masih rentan aktivitas peretasan. Fakta ini diperkuat dengan data ASEAN Cyberthreat 2021 yang dirilis Interpol, bahwa Indonesia menempati urutan pertama dengan 1.3 juta kasus di antara negara-negara ASEAN perihal serangan malware. Kondisi ini disusul dengan 700 juta serangan siber di Indonesia selama kurun waktu 2022, yang didominasi ransomware atau malware dengan modus meminta tebusan.

Vice President Sekretaris Perusahaan & Perencanaan Strategis Pengembangan Bisnis Rizqi Ayunda Pratama menambahkan INTI telah tercatat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sektor Industri pertama yang berhasil mengantongi Sertifikasi Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) dari BSSN.

Sertifikasi Pembentukan INTI-CSIRT ini sekaligus menandai bahwa INTI secara resmi memiliki dasar dan kapabilitas yang tersertifikasi untuk menangani berbagai insiden siber di tengah berjalannya sistem elektronik Perusahaan. Tidak hanya sekedar sertifikasi, tapi INTI-CSIRT ini nantinya bisa menjadi modal bagi Perusahaan untuk pengembangan bisnis dan kerja sama strategis, terutama kaitannya dengan cyber security dan sektor industri lain yang memiliki potensi terjadinya insiden cyber.(wn)