INA Digital hadir untuk mudahkan layanan birokrasi

JAKARTA (IndoTelko) - Presiden Joko Widodo meluncurkan teknologi pemerintahan (Government Technology/GovTech) Indonesia bernama INA Digital dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 Mei 2024.

"Kehadiran birokrasi itu harusnya melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga seharusnya yang menjadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat," ucap Presiden dikutip dari situs Setneg (27/5).

Kepala Negara menyoroti adanya 27 ribu platform aplikasi di level pemerintah pusat maupun daerah yang tidak berjalan secara terintegrasi. Presiden pun menginstruksikan jajaran pemerintahan untuk berhenti menciptakan platform aplikasi baru per tahun 2024 guna mempercepat pelayanan publik dan meminimalisasi birokrasi yang rumit.

"Enggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan—mempermudah, mempercepat—enggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini—sudah saya sampaikan di Januari yang lalu—berhenti membuat aplikasi baru," tutur Presiden.

Selanjutnya, Kepala Negara menegaskan bahwa kehadiran GovTech INA Digital akan berperan penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia dengan memperkuat digitalisasi sistem pelayanan publik. Presiden menjelaskan bahwa GovTech tersebut akan mengakselerasi integrasi sistem layanan digital di sejumlah layanan prioritas.

"Di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan, dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Tapi enggak apa, saya kira migrasinya memang harus bertahap, yang penting dimulai dulu. ASN-nya, ASN digitalnya juga disiapkan," ujar Kepala Negara.

Presiden pun menginstruksikan jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melakukan integrasi dan interoperabilitas aplikasi dan data. Presiden menuturkan bahwa negara tidak akan maju jika pemerintah masih menggunakan praktik-praktik lama yang menghambat efisiensi.

"Tidak boleh ada lagi alasan ini dan itu karena merasa datanya milik saya, datanya milik kementerian saya, datanya milik lembaga saya, datanya milik pemda saya, enggak boleh lagi. Enggak akan maju kita kalau kita masih egosentrik, itu kita pelihara. Jadi sekali lagi, tinggalkan praktik-praktik lama, tinggalkan mindset-mindset lama," tandas Presiden.

Sementara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa, ini merupakan langkah yang sangat penting dalam transformasi digital dan sebagai keterpaduan layanan digital nasional.

"Melalui PERPRES Nomor 82 Tahun 2023, tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional telah memberikan amanah kepada kami untuk bisa menjalankan penugasan pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas atau Govtech Indonesia," ujarnya.

Erick Thohir mengatakan bahwa, kerja sama antar kementerian/lembaga sangat penting dalam menjalan percepatan transformasi digital dengan dorongan dan komitmen dari semua pihak, peluncuran ini adalah langkah awal Govtech bagi Indonesia.

"Berkat dorongan dan kerja sama dari seluruh Kementerian yang hadir, yang tentu tadi disampaikan oleh Pak Anas, dengan melakukan ratusan rapat alhamdulillah tentu pada hari ini kita bisa percaya diri, kita bisa meluncurkan yang namanya untuk langkah awal dari Govtech itu sendiri," ujarnya.

Menteri BUMN akan mengedepankan aplikasi yang dapat digunakan dengan mudah atau user friendly, agar pengguna dan integrasi yang terukur dalam proses bisnis yang terpadu dan transparan dapat memberikan kesuksesan Govtech di Indonesia.

"Kita coba memastikan, mengedepankan bahwa friendly user, jadi user friendly yang memudahkan untuk masyarakat bisa melakukan daripada sistem Govtech ini tanpa komplikasi yang rumit, dan juga ini merupakan perbaikan dalam proses bisnis yang terpadu, transparan, dan terukur, karena Bu Menkeu selalu bilang semua harus terukur, transparan agar semua program-program yang Bapak luncurkan sebagai pimpinan negara bisa tepat sasaran dan tidak perlu dipertanyakan dan diperdebatkan lagi di kemudian hari." ujarnya.

Erick Thohir mengatakan, akan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan tidak hanya slogan belaka, dan menjadikan pelayanan publik yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat agar menjadi pemerintahan yang baik.

"Peluncuran ini merupakan langkah awal bagi kami Bapak, dan kami harus terus bekerja keras lagi untuk beberapa bulan ke depan untuk bisa memimpikan, ya dan melakukan bahwa pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat itu nyata, jadi tidak hanya slogan, tetapi sesuatu yang bisa di implikasikan," tandasnya.

Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa, layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia terus menuai capaian positif.

"’Kami laporkan bahwa pencapaian pemerintahan digital di Indonesia terus meningkat dari nilai Indeks SPBE Nasional 2,34 atau predikat Cukup pada tahun 2022 menjadi 2,79 atau predikat Baik pada tahun 2023," ujar Anas.

Di samping itu, peningkatan Indeks SPBE Nasional tersebut juga diikuti oleh kenaikan United Nations E-Government Development Index (EGDI) dari peringkat 88 pada tahun 2020 menjadi peringkat 77 pada tahun 2022.

"Hal ini serupa pada GovTech Maturity Index Indonesia yang naik dari nilai B di tahun 2020 menjadi A di tahun 2022," tambahnya.

Ia menyebutkan, pembentukan GovTech dan pengembangan sistem strategis seperti Digital Public Infrastructure, telah menciptakan lompatan yang signifikan dalam pembangunan ekosistem digital di tanah air. Anas mengungkapkan bahwa berdasarkan studi di berbagai negara, hampir semua negara yang menduduki peringkat teratas dalam United Nations E-Government Development Index memiliki GovTech nasional yang menjadi motor bagi kemajuan digital.

"Hal ini menunjukkan bahwa adanya GovTech Nasional juga penting untuk akselerasi transformasi digital Indonesia," ucapnya.

MenPANRB menjelaskan bahwa, pembentukan GovTech Indonesia dilatarbelakangi oleh terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Ia berharap kehadiran GovTech tersebut menjadi motor peningkatan kapabilitas digital pemerintahan dengan memanfaatkan talenta digital terbaik bangsa.

"Kami tegaskan bahwa GovTech Indonesia bukan sebuah platform atau aplikasi, melainkan penyelenggaraan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah," tegas Anas.

Untuk mewujudkan kemudahan, kecepatan, serta transparansi pelayanan publik, melalui GovTech, masyarakat hanya perlu satu kali login untuk menggunakan seluruh layanan yang tersedia di dalamnya. Menurut MenPANRB, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan dengan mudah.

"Satu portal terpadu ini berbasis pada kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan sekat birokrasi per instansi, layanan ditampilkan langsung tentang cara bagaimana mendapatkan dukungan pencarian pekerjaan, informasi layanan jika sakit, mengganti alamat, cara mendapatkan bantuan sosial, dan lain-lain," jelasnya.

"Sebagai inisiasi tahap awal, 15 instansi siap mengintegrasikan, Bapak Presiden, layanan pada portal pena publik dan portal administrasi pemerintahan. Untuk itu, pada kesempatan ini disaksikan oleh Bapak Presiden, akan dilakukan penandatanganan 15 instansi untuk menandatangani komitmen yang akan memastikan capaian 5 bulan terakhir dapat dilanjutkan hingga peluncuran awal layanan terpadu triwulan ketiga tahun 2024 ini serta memastikan keberlanjutan di masa yang akan datang," imbuhnya.

MenPANRB juga mengungkapkan bahwa, selanjutnya diperlukan langkah penguatan GovTech Indonesia secara berkelanjutan dan memperkuat tata kelola kelembagaan terkait dengan koordinasi transformasi digital.(ak)