Pemodal Ventura ala Rudiantara Terbentur Administrasi Keuangan

Rudiantara (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Rencana mulia dari Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk membentuk Pemodal Ventura guna membesarkan perusahaan rintisan (Start up) kandas oleh sistem administrasi keuangan negara.

“Soal pembentukan modal ventura yang pernah saya gulirkan awal tahun ini, kendalanya ada di sistem adminsitrasi keuangan negara. Saya sudah bawa ke rapat beberapa menteri, tak bisa konsep itu digunakan karena bisa dianggap merugikan negara,” papar Pria yang akrab disapa RA itu, kemarin.

Sekadar diketahui, dalam wacana yang sempat digulirkan RA di awal tahun ini adalah dibentuknya pemodal ventura sebagai salah satu membangun ekosistem start up di Indonesia. Pendanaan bisa berasal dari dana Universal Service Obligation (USO) atau hasil urunan dari sejumlah konglomerat.

“Isunya itu adalah dari 100 Start up yang bisa berhasil 5. Nah, sisanya 95 yang gagal itu bisa dianggap merugikan keuangan negara. Nanti siapa yang tanggung jawab kalau itu kejadian,” katanya.

Dijelaskannya, wacana lain yang tengah coba digelindingkan adalah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengelola dana USO bagi start up. “Saya sedang lempar ide ini ke Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Siapa tahu jebol,” katanya.

Sementara terkait dengan ide dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang mendorong diterimanya ide sebagai modal untuk mendapatkan pinjaman, menurut RA, hal itu tak mudah jika sistem keuangan masih sepeti sekarang.
“Idenya bagus, tetapi itu harus ubah sejumlah aturan di lembaga keuangan,” katanya.

Alhasil, RA memilih konsep Tut Wuri Handayani dalam membesarkan start up untuk sementara waktu. “Sekarang saya bisanya jika bertemu dengan Konglomerat merayu mereka mau menanamkan modal ke start up. Itu saja dulu,” pungkasnya.

Kabar ini sepertinya lumayan menyesakkan karena di awal menjabat sebagai Menkominfo, RA melontarkan ambisi ingin mencetak sejuta start up di Indonesia. (Baca juga: Ambisi Rudiantara besarkan Start up)

Di belahan dunia lain, Tiongkok misalnya, mendorong equity crowdfunding untuk start up agar makin banyak pengusaha digital dilahirkan. Di Malaysia, bahkan Equity Crowdfunding Fund dilegalkan.

Di Tiongkok, perbankan juga banyak yang enggan menyuntikkan dana ke start up dan akhirnya beralih ke crowdfunding seperti yang digagas pemain eCommerce JD.com.Istilah Crowdfunding ini dipergunakan untuk merujuk pada aktivitas pengumpulan dana dari masyarakat umum, biasanya melalui media internet. Aktivitas Crowdfunding memang belum memiliki pengaturan tersendiri di Indonesia.(id)