Kemenkominfo Punya Dua Srikandi di Eselon I

Suasana pelantikan Dirjen IKP dan Sekjen Kemenkominfo (dok: Kominfo)

JAKARTA (IndoTelko) – Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akhirnya memiliki dua srikandi baru yang menduduki posisi eselon I.

Hal itu ditandai dengan dilantiknya Farida Dwi Cahyarini sebagai Sekretaris Jenderal Kemkominfo dan Rosarita Niken Widiastuti sebagai Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melantik pada Senin (14/3).

Sebelumnya posisi Sekjen dijalankan Pelaksana Tugas Sekjen Kemkominfo Basuki  Yusuf Iskandar sedangkan Pelaksana Tugas Dirjen IKP Djoko Agung.  

Farida selama ini dikenal sebagai pejabat karir di lingkungan Postel (sekarang SDPPI). Sementara Niken dulunya Dirut RRI.

“Selamat kepada Bu Niken dan Bu Farida yang akhirnya mencapai tangga teratas dari karier Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jabatan Eselon 1 adalah puncak tertinggi karier seorang PNS,” kata Rudiantara, kemarin.

Diharapkannya,  Sekjen Kominfo yang baru dilantik agar fokus kepada APBN, khususnya dalam pengelolaan program dan anggaran Kementerian Kominfo yang transparan dan akuntabel untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal di bidang Kominfo.

“Bagaimana menyiapkan APBN dan mengesekusi APBN karena pertumbuhan ekonomi ini bergantung bagaimana pemerintah me-manage namanya APBN dari sisi penyerapan,” paparnya.

Selain itu, Rudiantara meminta kontrak di lingkungan Kemkominfo harus segera dilakukan di depan sehingga terjadi kurva peningkatan penyerapan anggaran  karena dilakuan lebih cepat. “Kontrak dan proses tender segera mungkin agar tidak ada masalah tapi nanti pembayarannya setelah kontrak,” kata Rudiantara.

Sedangkan kepada Dirjen IKP R. Niken Widiastuti, Menteri Kominfo menegaskan kembali mengenai peran IKP mewakili Kominfo menjadi dan menjalankan fungsi GPR.  “Bagi semua lembaga bukan saja Kemkominfo tapi juga kementerian dan lembaga serta daerah,” tuturnya.

Menurutnya, tantangan bagi Dirjen IKP,adalah mengemban amanat pengelolaan peran Government Public Relation (GPR). "Di tengah banjirnya informasi saat ini, dibutuhkan pengelolaan GPR yang profesional agar memberikan kepastian informasi bagi publik, terutama informasi dari instansi pemerintah," jelas Menkominfo.

Rudiantara menambahkan terpilihnya dua pejabat eselon 1 melalui lelang jabatan itu tentunya ditetapkan melalui Tim penilai akhir (TPA). “Melalui penelusuran latar belakang tersebut, pengalaman dan kinerjanya,” jelasnya.

Diharapkannya,  di tahun 2018 Kemkominfo sudah harus berbeda dibanding sebelumnya. Perbedaannya akan sangat jauh, sebab Kominfo pada tahun 2015 pembangunan broadband 4G sudah dilakukan.

“Kemudian juga dari aspek pelayanan perizinan dari 60 hari menjadi 24 hari. Tahun ini kita sudah tandatangani Palapa Ring untuk Paket Barat dan Tengah. Jadi semua kita kejar dan kita percepat untuk masyarakat,“ ujar Rudiantara.

Kabar beredar, saat ini Kemenkominfo juga tengah melelang posisi Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI), Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika), serta Staf ahli.(ak)