Blokir Telegram, Kominfo dinilai tidak komunikatif

Pengguna tengah mengakses aplikasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko) –  Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dinilai kurang komunikatif  ke pemangku kepentingan dalam aksi pemblokiran aplikasi perpesanan Telegram.

“Sebaiknya sih hal-hal seperti ini (pemblokiran), mbok ya kita-kita diajak ngobrol dululah sebelum mengambil tindakan. Jadi apapun yang diambil akan didukung semua pihak,” keluh  Sekjen  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Henri Kasyfi Soemartono dalam pesan singkat ke IndoTelko, Sabtu (15/7).

Diungkapkannya, ketika dulu kasus pemblokiran Vimeo dilakukan komunikasi ke semua pihak. "Bukan voting atau angket publik loh ya. Kan katanya jamannya multi stakeholder yang terkait. Kalo udah gini, ditanya media kita juga bingung jawabnya karena tidak dilibatkan pada proses pengambilan keputusannya terkait,” keluhnya lagi.

Secara terpisah, Direktur ICT Institute Heru Sutadi mengatakan negara memang punya hak untuk menentukan sikap dan memilah, informasi atau aplikasi yang bisa diakses atau tidak oleh warga negaranya. “Tapi kalau sampai ada aksi blokir itu namanya kalap. Pemblokiran situs, konten atau aplikasi haruslah menjunjung asas akuntabilitas, transparansi dan bersifat non diskriminasi,” tegasnya.

Sedangkan Pengamat Teknologi Informasi Mochammad James Falahuddin meminta ada transparansi dalam aksi pemblokiran terhadap Telegram. “Kalau alasannya nutup channel teroris, seharusnya bukan Cuma Telegram. Semua cloud based messaging terutama yang encrypted diblokir,” tukasnya.

Sebelumnya, Indonesia melalui Kominfo pada tanggal 14 Juli 2017 telah meminta Internet Service Provider (ISP) untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran) terhadap sebelas Domain Name System (DNS) milik aplikasi Telegram. (Baca: Kominfo blokir Telegram)

Berbeda dengan penanganan ancaman serangan ransomware, penanganan komunikasi dari Kominfo sangat lamban dalam isu pemblokiran Telegram. (Baca: Kominfo dan LINE)

Alhasil isu miring pun bersiliweran di dunia maya mulai dari adanya persaingan antar aplikasi perpesanan di Indonesia dikaitkan dengan kedatangan mantan Presiden AS Barrack Obama yang dikenal sebagai endorser BlackBerry Messenger (BBM) atau aksi Kominfo yang baru  membuka akun resmi di LINE.(dn)