BSSN jajaki kerjasama dengan CSA Singapura

Pertemuan Kepala BSSN, Djoko Setiadi bertemu dengan Kepala Cyber Security Agency (CSA) Singapura disela-sela menghadiri Shangri-la Dialogue. (Foto:BSSN)

JAKARTA (IndoTelko) - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjajaki kemungkinan kerjasama di bidang keamanan siber sekaligus bertukar informasi terkait kegiatan, kebijakan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing dengan Cyber Security Agency (CSA) Singapura.

Dalam rilis yang dikeluarkan BSSN pada (7/6) dinyatakan Kepala BSSN, Djoko Setiadi bertemu dengan Kepala Cyber Security Agency (CSA) Singapura  disela-sela menghadiri Shangri-la Dialogue yang diadakan oleh International Institute for Strategic Studies pada tanggal 1 – 3 Juni 2018 di Singapura.

"Disepakati BSSN dan CSA selanjutnya akan melaksanakan pertemuan pendalaman lanjutan yang dilaksanakan di Jakarta untuk membicarakan berbagai hal yang lebih teknis sifatnya," tulis pernyataan tersebut.

Shangri-la Dialogue membahas berbagai isu keamanan regional dan global yang diselenggarakan sejak tahun 2002 ini telah menjadi bahan rujukan para pimpinan strategis negara kawasan Asia Pasifik dalam merumuskan kebijakan keamanan di negaranya.

Pertemuan keamanan tersebut dihadiri menteri pertahanan, pejabat pertahanan dan militer senior, pembuat kebijakan luar negeri serta para pemimpin lembaga keamanan nasional.

Dalam sambutan pembukaan dihadapan 500 peserta dialog perwakilan 51 negara Perdana Menteri India, Shri Narendra Modi menyatakan diperlukan penguatan kemitraan strategis komprehensif antara India – Indonesia mengingat kesamaan visi dan kepentingan yang dimiliki kedua negara terkait isu kemaritiman di kawasan  Indo-Pasifik.

Ketua tim delegasi Indonesia, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, menyatakan kerjasama geostrategis regional tersebut dapat dilakukan dalam bentuk latihan bersama penanganan terorisme dengan melakukan simulasi operasi keamanan maritim gabungan kawasan Indo-Pasifik atau dalam bentuk kerjasama pertukaran informasi intelijen keamanan untuk menghadapi keadaan darurat.

Sesuai dengan Perpres Nomor 53 dan 133 tahun 2017, BSSN diberikan amanat untuk menjaga wilayah siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber untuk mewujudkan keamanan nasional.

Dalam menjalankan amanat tersebut, BSSN melaksanakan seluruh siklus pengamanan siber mulai dari tahap identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan hingga evaluasi dan pengendalian yang berfokus terhadap proteksi tiga area obyek pengamanan yaitu Pemerintah, Publik dan Infrastruktur Informasi Kritis Nasional.

Wilayah siber ditengarai menjadi media yang digunakan oleh pelaku teror untuk berkomunikasi taktis, menyebarkan faham radikal, ujaran kebencian, penyesatan ideologi, perekrutan, dan penggalangan dana melalui teknik hacking dan carding.

Pelaku teror di beberapa negara melakukan serangan teror melalui ruang siber atau cyber-terrorism dan menyasar infrastruktur informasi kritis negara tersebut sehingga mengganggu aktivitas sosial, ekonomi serta sektor lain yang berdampak terganggunya stabilitas ekonomi dan keamanan negara tersebut. Cyber-terrorism merupakan ancaman nyata yang telah menjadi isu global sehingga harus ditangani bersama secara serius.

BSSN beserta seluruh pihak yang terkait, bersinergi melakukan penguatan/ harmonisasi regulasi dalam negeri, menjalin kerjasama internasional, membangun threat information sharing system dan early warning system sebagai upaya bersama dalam pengendalian informasi terkait radikalisme, terorisme, hoax serta kejahatan siber lainnya.(ak)