Domain Jokowiamin.id dan Jokowi-amin.id dilelang

JAKARTA (IndoTelko) - Dua nama domain yang identik dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden tengah dilelang di dunia maya.

Dua nama domain itu adalah Jokowiamin.id dan Jokowi-amin.id. Jokowi-Amin tentu identik dengan panggilan dari pasangan calon presiden Joko Widodo (Jokowi) dan calon wakil presiden Kyai Ma'ruf Amin.

Dalam penelusuran di internet kala masuk ke situs dengan nama Jokowiamin.id terlihat foto dengan tanda pagar (Tagar) pasangan kedua calon dengan nomor urut 1 itu di Pilpres 2019.

Selain itu ada pengumuman dari pemilik situs : Anda/Tim Anda ingin membeli/mengelola website jokowiamin.id? Silahkan Hubungi Kami : Email: info @ jokowiamin.id / Telpon: 0888 274 5008.

Sedangkan di jokowi-amin.id terlihat jelas pengumuman nama domain dijual dan tercantum nomor kontak sang pemilik.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf kabarnya telah melayangkan surat resmi ke Dirjen Aptika Kominfo Semmuel A Pangerapan terkait dua nama domain itu.

Dalam surat tertanggal 21 September 2018, Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Erick Thohir meminta bantuan Dirjen Aptika untuk bisa mengambilalih kedua nama domain itu.

Semmuel A Pangerapan ketika dikonfirmasi mengakui adanya permintaan tersebut. "Iya (ada permintaan bantuan). Kita cek yang punya domain bahkan minta Rp 1 miliar," ungkapnya dalam pesan singkat ke IndoTelko, (13/10) lalu.

Pria yang akrab disapa Semmy ini pun mengakui Ditjen Aptika telah berkirim surat ke Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)untuk menindaklanjuti temuan sesuai dengan aturan yang berlaku.  

"Kita serahkan ke Pandi karena mereka ada aturan mainnya. Pemerintah tak bisa intervensi urusan seperti itu, ada aturan mainnya di Pandi," tegasnya.

Secara terpisah, Ketua Umum Pandi Andi Budimansyah mengakui ada "perselisihan" atas dua nama domain itu.

"Benar bahwa PANDI baru menerima pengajuan pra keberatan atas kedua domain tersebut dari Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf. Sebelumnya memang ada surat dari Kominfo yang meneruskan Surat dari Timses untuk diselesaikan menurut UU dan Peraturan yang berlaku," ungkapnya kepada IndoTelko.

Menurutnya, merujuk kepada arahan Komifo agar diselesaikan sesuai aturan yang berlaku, sehingga sesuai amanah Peraturan Pemerintah No 82 dimana salah satu fungsi Registry (PANDI) memang untuk menyelesaikan perselisihan nama domain.

"Hal ini patut diduga sebagai indikasi itikad buruk. Tetapi kita tidak boleh main take out, karena syarat pendaftaran yang disampaikan terpenuhi," jelasnya.

Dijelaskannya, sesuai aturan di Pandi ada tahapan yang harus dilakukan diantaranya:
1. PANDI menunggu dokumen keberatan yang akan diajukan oleh Timses (sebagai Pemohon) beserta dasar keberatan yang diajukan. Kemudian akan disampaikan kepada orang yang sudah terlebih dahulu mendaftarkan domain tersebut.

2. Akan dilakukan Mediasi

3. Apabila mediasi tidak terjadi, atau tidak sepakat, maka akan dibentuk panel yang akan memberikan rekomendasi kepad PANDI tentang pendapatnya terhadap perselisihan nama domain tersebut

"Semua proses diatas dilakukan secara online, kecuali pd saat mediasi dan kedua belah pihak sepakat untuk bertemu. Ini adalah kebijakan PANDI untuk melaksanakan penyelesaian perselisihan nama domain (PPND) atau seperti hukum acara dalam proses biasa," tukasnya.

Seperti diketahui, aksi "mengambil" nama domain untuk dilelang pasca pengumuman calon presiden terjadi juga pada pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baru semalam mendeklarasikan diri sebagai capres dan cawapres, nama kedua pasangan tersebut sudah ada di situs prabowosandi.id dan prabowosandi.com. Kabarnya nama domain itu juga dilelang dengan nilai sekitar Rp 1 miliar.(dn)