Fintech menjadi jawaban bahaya `Underbanked` di Indonesia

JAKARTA (IndoTelko) - Ketika membahas isu inklusi keuangan, seringkali fokus utama tertuju pada fenomena unbanked yaitu golongan masyarakat yang tidak memiliki akun bank.

Padahal selain golongan unbanked, terdapat pula tantangan besar yang datang dari masyarakat underbanked yang potensi pemberdayaannya masih sangat tinggi.

Saat ini, sekitar 26% atau 47 juta jiwa dari total populasi penduduk dewasa di Indonesia telah memiliki rekening bank namun masih menghadapi keterbatasan akses ke layanan keuangan konvensional di ranah pembiayaan konsumen seperti kartu kredit dan KTA karena berbagai alasan, salah satunya riwayat kredit yang terbatas. Bahkan, jumlah populasi underbanked di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara.

Bagi pelaku perbankan konvensional pun, tidak mudah untuk menggarap potensi tersebut mengingat regulasi perbankan yang ketat. Dalam kondisi tersebut, kemajuan industri keuangan digital (fintech) membawa angin segar bagi golongan underbanked karena mampu memperluas akses ke layanan keuangan yang dapat mendukung peningkatan taraf hidup.

Di sisi lain, guna memaksimalkan dampak industri fintech sebagai solusi bagi masyarakat underbanked Indonesia, perluasan akses tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat, terutama dalam memilih layanan yang kredibel serta cara bijak mengelola pinjamannya. Hal ini penting mengingat masyarakat underbanked tergolong awam untuk memahami prosedur dan konsekuensi peminjaman dana.

Lebih lanjut, peranan edukasi menjadi semakin urgen sifatnya mengingat menjamurnya pinjaman online (pinjol) ilegal yang membahayakan bagi masyarakat. Individu-individu yang tidak mendapatkan edukasi yang baik bisa saja salah paham dan memukul rata bahwa seluruh pemain industri sama saja seperti fintech ilegal.

Masyarakat harus memahami perbedaan fintech legal dan ilegal yang jelas berbeda dari aspek legalitas operasi, standarisasi keamanan serta kualitas layanan yang ditawarkan. Sadar akan hal ini, banyak pelaku fintech yang secara intensif melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk regulator dan juga asosiasi untuk memaksimalkan dampak positifnya bagi masyarakat underbanked Indonesia.

“Ini yang menjadi alasan Kredivo untuk aktif terlibat dalam berbagai kolaborasi dengan regulator dan asosiasi yang menjangkau masyarakat underbanked, termasuk yang berdomisili di luar ibu kota. Bulan lalu, kami juga turut berpartisipasi di Fintech Exhibition 2019 yang diusung AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) di Surabaya. Tujuannya, untuk memberikan pemahaman yang benar terkait berbagai produk dan layanan fintech serta perkembangan industri yang yang pesat selama tiga tahun terakhir,” kata General Manager Kredivo Lily Suriani, kemarin.

Selain berkolaborasi dengan regulator dan asosiasi, Kredivo juga bekerja sama dengan lembaga akademis untuk menanamkan literasi keuangan semenjak dini, salah satunya lewat program bertajuk "Kredivo Goes to Campus" yang diselenggarakan melalui kerja sama dengan Politeknik Negeri Medan pada 7 Desember lalu. Inisiatif ini akan semakin digalakkan di tahun 2020 nanti demi mewujudkan visi Kredivo membangun generasi depan Indonesia yang melek keuangan.

Lebih lanjut, peranan pelaku industri dalam memberikan edukasi serta kinerja regulator dalam mengatur ekosistem fintech, masyarakat underbanked pun harus tetap aktif untuk mengumpulkan informasi dan mempersiapkan diri dalam mengelola pinjamannya, karena pada akhirnya kitalah yang paling memahami kemampuan keuangan diri sendiri dan keluarga. Selain wajib memastikan Anda meminjam dari aplikasi digital lending yang mendapatkan izin resmi dari OJK.

"Penerimaan masyarakat terhadap industri fintech bisa dikatakan luar biasa. Kredivo sendiri sudah menilai kelayakan kredit lebih dari 3 juta pengguna dan menyalurkan hampir 30 juta pinjaman sampai tahun ini. Kami percaya bahwa keamanan layanan menjadi kunci utama untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Di sisi lain, edukasi terhadap masyarakat underbanked menjadi prioritas yang tidak kalah penting guna memastikan pengguna dapat kritis dalam memilih produk dan layanan dari perusahaan yang kredibel selain juga bijak dalam mengelola pinjaman,” tutup Lily.(wn)