Mbizmarket bidik layani pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah

JAKARTA (IndoTelko) - Mbizmarket kini telah digunakan oleh 30 pemerintah provinsi di Indonesia. Platform ini ditargetkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh provinsi di Tanah Air pada akhir 2022.

Pamanfaatan Mbimarket diinisiasi oleh Provinsi Jawa Barat pada Januari 2020 melalui program Jabar Berdering (Jawa Barat Berbelanja Toko Daring). Jawa Barat pun menjadi pionir dalam pemanfaatan Mbizmarket.

Selanjutnya, langkah itu disusul oleh Provinsi Bali pada Juli 2020, Jawa Timur dengan program Jatim Bejo (Jawa Timur Belanja Online) pada Oktober 2020, Jawa Tengah melalui program Blangkon Jateng (Jawa Tengah Belanja Langsung Toko Online) pada Februari 2021, dan terakhir Provinsi Bengkulu yang memanfaatkan Mbizmarket pada Agustus 2022. Sejumlah penghargaan juga telah diterima oleh provinsi tersebut atas inovasi pemanfaatan Mbizmarket.

“Kami menargetkan penerapan Mbizmarket di sejumlah kementerian pusat dan 37 pemerintah provinsi di Indonesia pada akhir 2022. Kami telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seperti bimbingan teknis dan pelatihan, sehingga bisa mendorong dan memasarkan berbagai produk dalam negeri," ujar COO Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan. 

Selain bekerja sama dengan Investree untuk menghadirkan fitur pinjaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM yang telah bergabung di ekosistem, Mbizmarket juga menggandeng Nobu Bank untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM yang membutuhkan.

Sejak Mbizmarket pertama kali dimanfaatkan oleh pemerintah daerah pun terjadi peningkatan yang eksponensial di dalam ekosistem penyedia. Peningkatan jumlah penjual yang mendaftar hingga 3.5 kali lipat atau hampir 400% dan jumlah transaksi meningkat delapan kali lipat atau 800%. Jumlah produk yang tayang di platform Mbizmarket juga tumbuh secara organik dan sangat signifikan.

Peningkatan tren belanja pengadaan pemerintah daerah melalui lokapasar Mbizmarket salah satunya disebabkan memiliki model bisnis yang sesuai dengan proses pengadaan pemerintah, sehingga lebih diterima dan dipilih oleh provinsi-provinsi tersebut di atas dibandingkan lokapasar lainnya.

Platform Mbizmarket dinilai mampu mengadopsi tahapan belanja pemerintah, sehingga mempercepat proses transformasi dari transaksi secara konvensional menjadi digital. Di samping itu, proses payment yang dilakukan secara langsung ke rekening penyedia merupakan salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan platform Mbizmarket.

Selain itu, terkait dengan penerapan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 58, Mbizmarket sebagai marketplace, kini telah siap melakukan pemungutan pajak atas setiap transaksi pembayaran yang dilakukan secara online dan menetapkan dokumen tagihan sebagai dokumen yang disamakan dengan faktur pajak sekaligus sebagai bukti potong PPh.

Hal tersebut akan membuat pelaksanaan kewajiban pajak bagi instansi pemerintah dan rekanan mereka dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa pada sistem informasi pengadaan pemerintah menjadi lebih mudah dan efektif.(wn)