TikTok dan Tokopedia sudah penuhi regulasi

JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan integrasi antara TikTok Shop dan Tokopedia sudah memenuhi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Tak hanya itu, hasil integrasi ini memiliki Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

TikTok menyatakan seluruh aktivitas pembayaran dan transaksi serta pengelolaan user dan pedagang (merchant), yang semula dilakukan oleh platform tersebut telah berpindah ke domain PT Tokopedia dan dikelola sepenuhnya oleh PT Tokopedia melalui aplikasi Shop | Tokopedia.

Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan saat menerima kunjungan Presiden Tokopedia, Melissa Siska Juminto, di Kantor Kemendag, belum lama ini.

"Seluruh aktivitas pembayaran dan transaksi serta pengelolaan user dan pedagang (merchant) yang semula dilakukan oleh TikTok, saat ini telah berpindah ke domain PT Tokopedia," tulis Kemendag dikutip dari situs resminya.

Sementara Melissa mengatakan secara umum proses transisi sistem elektronik TikTok Shop berjalan dengan baik berkat komitmen dan keseriusan seluruh pihak yang terlibat dalam hal ini TikTok, Tokopedia, dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), termasuk dukungan arahan dari Kemendag dan Kementerian Koperasi dan UKM.

"Dapat kami sampaikan bahwa terhitung sejak tanggal 27 Maret 2023, Tokopedia dan Shop | Tokopedia telah menyelesaikan dan memenuhi seluruh ketentuan sesuai masa uji coba yang telah ditetapkan Kementerian Perdagangan. Seluruh aktivitas layanan e-commerce di Shop | Tokopedia, termasuk pembayaran, aktivitas pemesanan, dan transaksi sudah seluruhnya dilakukan pada sistem elektronik Tokopedia. Kami dapat sampaikan bahwa Tokopedia dan Shop | Tokopedia telah patuh Peraturan Menteri Perdagangan 31/2023," jelasnya.

Kemendag akan terus memantau seluruh penyelenggaraan platform tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023.

Hal ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan industri perdagangan digital atau e-commerce agar dapat memberikan manfaat bagi perekonomian nasional, terutama keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal.(wn)