Kominfo ajak TBI ikut susun regulasi AI

JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengajak kolaborasi eksositem digital nasional dan global dalam penyusunan regulasi mengenai kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).

Menkominfo Budi Arie Setiadi mendorong intensifikasi kerja sama dengan Tony Blair Institute for Global Change (TBI) untuk membahas pengaturan generative AI di Indonesia.

"Saat ini Indonesia belum memiliki regulatory framework terkait AI. Sementara, hanya sebatas surat edaran dan pedoman terkait etika saja. Oleh karena itu, kita bisa bekerja sama menciptakan regulatory framework yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan AI di Tanah Air," ungkapnya.

Menteri Budi Arie menyatakan penyusunan regulasi mengenai AI memerlukan pertimbangan aspek fundamental unhtuk meminimalkan risiko pemanfaatan teknologi yang makin banyak digunakan warga Indonesia.

"Kita tahu bahwa ada tiga fundamental penting soal AI. Pertama itu harus aman. Kedua, AI ini mesti beretika, dan terakhir harus saling percaya. Concern ini tentu membutuhkan suatu perangkat regulasi yang memadai atau komprehensif, sehingga bisa mengatasi risiko yang muncul dari AI," tuturnya.

Dalam pertemuan dengan Tony Blair, Menkominfo meminta masukkan dan dukungan dalam menyusun regulatory framework AI agar bisa diberlakukan di Indonesia sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi AI.

"Tony Blair menyampaikan pihaknya menawarkan semacam kerja sama dengan Indonesia dalam rangka tukar pikiran dan pengalaman untuk merumuskan regulatory framework ini," ujarnya.

Dalam pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Inggris itu, Menteri Budi Arie juga membahas isu transformasi digital nasional berkaitan dengan pembangunan Pusat Data Nasional, konektivitas digital, dan identitas digital.

"Kami membicarakan tentang akselerasi transformasi digital di Indonesia. Pembahasan mencakup diskusi tentang data center, konektivitas soal pemanfaatan teknologi terbaru, digital id, juga concern soal generative AI yang saat ini perkembangannya mempunyai lompatan kuantum dengan risiko yang tak terduga," ungkapnya.

Wamenkominfo Nezar Patria menjelaskan pembahasan mengenai percepatan transformasi digital nasional secara khusus berkaitan dengan implementasi SPBE yang menjadi tugas Kementerian Kominfo.

"SPBE itu sudah dibagi pekerjaan masing-masing kementerian dan lembaga. Kominfo bertanggung jawab untuk interoperabilitas server yang ada di kementerian dan lembaga, baik pemerintah daerah maupun pusat. Lalu menyatukan 27.400 aplikasi yang tersebar di masing-masing instansi. Juga dibahas mengenai infrastruktur pendukung data center," ungkapnya.

Wamenkominfo Nezar Partia menambahkan TBI akan membuat studi mengenai kedaulatan dan keamana data berkaitan dengan penggunaan teknologi satelit.

"Bukan cuman Starlink sebenarnya. Tapi lebih pada konektivitas. Starlink hanya salah satu contoh konektivitas yang tadi kita diskusikan secara teknologi dia proven apa enggak untuk mengatasi problem konektivitas di daerah yang tertinggal, terdepan, terluar (3T)," ungkapnya.(wn)