Sammy A Pangerapan : Harus Lebih Kreatif Menggarap Peluang

Sammy A Pangerapan, Ketua Umum APJII

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Juli 2012 lalu baru saja menggelar Musyawarah nasioal (Munas) yang menghasilkan terpilihnya Sammy A Pangerapan sebagai Ketua Umum periode 2012-2015.

Pria yang akrab dipanggil Sammy ini bukan orang baru di dunia bisnis Penyedia Jasa Internet (PJI). Sammy selama ini dikenal sebagai Direktur Utama di Jasnita Telekomindo.

Sammy selama ini  suka bicara lantang terhadap nasib bisnis PJI yang sering terjepit oleh operator besar dimana tidak sekadar hanya menjadi Network Access Provider (NAP), tetapi juga PJI.

Bagaimana langkah Sammy memimpin APJII hingga 2015 mendatang. Berikut kutipan wawancaranya dengan indotelko:

Langkah pertama yang Anda lakukan kala terpilih?

Saya  memprioritaskan konsolidasi organisasi guna menghadapi tantangan kompetisi dan regulasi di masa depan untuk dunia internet Indoensia. Prioritas saya adalah konsolidasi, baik itu internal dan eksternal. Dari dulu saya memang orang yang mengakomodasi kepentingan semua pihak. Itu konsisten di jalankan. 

Aksi lain yang strategis?

Menggagas revisi Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP), USO Universal Service Obligation (USO) dan UU 36/1999 karena merugikan PJI. APJII juga memfokuskan diri pada penguatan infrastruktur perusahaan PJI  di Indonesia seperti root server, IIX, NTP dan perluasan layanan NOC bersama LIR ke pengurus daerah serta pemberian bantuan hukum kepada anggota-anggota APJII yang selama ini dianggap perusahaan PJI ilegal.

Bisnis PJI mulai meredup jika melihat kinerja mereka yang tercatat di bursa saham?

Saya rasa tidak. Pertumbuhan masih ada. Memang harus lebih kreatif untuk menggarap peluang. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan sebagai penyedia akses. Kita harus menggarap jasa lain seperti solusi teknologi informasi (TI) atau  kolokasi  data center.

Peluang yang paling besar untuk dimanfaatkan?

Pertumbuhan bisnis PJI juga bergantung pada penerapan rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik (PITE) yang akan berlaku dalam waktu dekat. Dalam RPP ini, penyelenggara jasa internet yang memiliki data publik di Indonesia harus membangun server di wilayah Indonesia. 

Bagaimana dengan infrastruktur?

Saya mengharapkan  para PJI  yang tidak memiliki infrastruktur di daerah-daerah  bisa  menggunakan fasilitas, jaringan atau sumber daya PJI  yang sudah memiliki sumber daya di daerah tersebut sehingga dapat menekan biaya investasi sekaligus mengembangkan jangkauan ke daerah-daerah untuk meningkatkan pelayanan internet.

APJII menggandeng Nawala menyensor konten negatif?

Kerja sama dengan Nawala akan berlangsung selama tiga tahun. Beberapa konten negatif yang difilter seperti perjudian online, penipuan, penyesatan (phising), perangkat lunak berbahaya (malware), kekerasan, dan pornografi.

Kerja sama dengan Nawala ini memberikan dampak positif. Sebab anggota Asosiasi    hemat ratusan juta rupiah dari penerapan sistem tersebut. Sebelumnya PJI harus melakukan sewa dengan pihak ketiga untuk melakukan filtering konten.

Kenapa akhirnya mau menyensor konten negatif?

Kami sangat memberikan perhatian kepada pengguna baru internet yang terlalu mudah mengakses konten negatif. Jika ini dibiarkan, bisa merusak moral.

Bagaiman dengan lisensi WiMax yang dikantongi Jasnita?

Kami tidak akan melepas lisensi tersebut. Kita tetap bayar semua kewajiban ke pemerintah. Masalah komersial, menunggu momentum yang tepat.