Menkominfo bicara surat bersama Indosat-XL soal Interkoneksi

Rudiantara(dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara akhirnya angkat suara terkait beredarnya surat bersama dari Indosat-XL yang dikirimkan ke dirinya pada 21 Mei 2015.

“Kalau dilihat suratnya, memang ada. Tetapi disposisi kemana saya gak tahu. Lupa, itu sudah setahun lalu,” kata Rudiantara usai menghadiri HUT ke-20 dari XL pada Selasa (18/10).

Pria yang akrab disapa RA itu tak mempermasalahkan adanya surat yang dilayangkan oleh Indosat dan XL kepada dirinya terkait mekanisme perhitungan dan penambahan konsultan guna menghitung ulang biaya interkoneksi.

“Orang atau operator boleh saja punya usulan. Siapapun bebas melakukan itu. Keputusan kan ada di tangan Kementrian. Anda lihat keputusan kementrian saja,” katanya.

RA pun mengaku tak tahu menahu jika ada yang menjadikan surat bersama itu sebagai salah satu bukti yang diajukan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dugaan kartel dari Indosat dan XL. “Gak ngerti saya. Tanya ke KPPU saja deh. Kalau saya, orang bebas punya usulan, ketetapan ada di Kominfo,” katanya.(Baca: Tudingan Kartel Indosat-XL)

Sebelumnya, jagat dunia maya lumayan riuh dengan beredarnya surat bersama antara XL dan Indosat yang berkop surat kedua perusahaan dengan ditandatangani oleh Presiden Direktur & CEO XL Axiata Dian Siswarini dan President Director & CEO Indosat Alexander Rusli yang ditujukan ke Rudiantara pada 21 Mei 2015.

Surat tersebut membahas masukan atas rencana penetapan tarif interkoneksi itu membahas soal transparansi dan ketersediaan data, metode perhitungan serta usulan penggunaan konsultan tambahan yakni  Coelago Consulting sebagai pembanding perhitungan biaya interkoneksi.

Indosat mengklaim bahwa surat bersama dalam rangka memberikan masukan kepada Pemerintah adalah hal yang jamak dilakukan oleh operator ketika memiliki kesamaan pandangan terhadap suatu isu.

“Kami juga menyampaikan surat bersama operator lain seperti Telkomsel dan H3I untuk topik yang berbeda,” kata GH Corp Communications Indosat Ooredoo dalam pernyataan tertulis ke IndoTelko, Selasa (18/10). (Baca: Tri Bantah Indosat)

Namun hal ini ditangkis Wakil Direktur Utama Tri Indonesia Muhammad Danny Buldansyah. “Saya tegaskan kita tak pernah kirim surat bersama seperti yang disebutkan Indosat di media itu,” tegas Danny. (Baca: Evaluasi DPI Telkom Grup)

Lantas akankah “bumbu-bumbu” beredarnya surat bersama ini membuat penetapan biaya interkoneksi kembali molor dari jadwal? “Soal interkoneksi tanyanya ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI). Kan lagi dievaluasi Daftar Penawaran Interkoneksi (DPI) milik incumbent,” kilah Rudiantara.(id)