KPPU rekomendasikan tiga hal atasi polemik transportasi online

ilustrasi

JAKARTA (IndoTelko) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memberikan perhatian khusus untuk membantu pemerintah menyelesaikan sangkarut dalam kebijakan di industri jasa transportasi, khususnya terkait pengaturan taksi online dan taksi konvensional. Sedikitnya, ada tiga rekomendasi yang diberikan KPPU kepada pemerintah agar kebijakan yang dikeluarkan bisa mendorong penyelenggaraan industri jasa transportasi sesuai prinsip persaingan usaha yang sehat.

Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan, baru-baru ini pihaknya menggelar rapat internal untuk membahas persoalan jasa transportasi yang belakangan semakin menghangat. Dari hasil rapat tersebut, Komisi menghasilkan tiga poin utama sebagai saran dan pertimbangan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti pemerintah.

“Hasil analisis kami terkait dengan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, KPPU mendukung pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, untuk menetapkan pengaturan yang dapat menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha penyedia jasa angkutan taksi, baik itu taksi konvensional maupun taksi online yang dikategorikan sebagai angkutan sewa khusus,” kata Syarkawi dalam rilisnya, kemarin.

Adapun tiga rekomendasi tersebut yakni pertama, KPPU meminta pemerintah menghapus kebijakan penetapan batas bawah tarif yang selama ini diberlakukan untuk taksi konvensional. Sebagai gantinya, wasit persaingan usaha ini menyarankan agar pemerintah mengatur penetapan batas atas tarif saja.

Menurut Syarkawi, penetapan tarif batas bawah akan berdampak pada inefisiensi di industri jasa angkutan taksi secara keseluruhan dan bermuara pada mahalnya tarif bagi konsumen. Tarif batas bawah juga menghambat inovasi untuk meningkatkan efisiensi industri jasa transportasi. Lebih jauh batas bawah tarif dapat menjadi sumber inflasi.

“Kami merekomendasikan agar pemerintah pusat atau daerah berdasarkan kewenangannya menetapkan besaran tarif batas atas saja, tidak untuk batas bawah. Regulasi batas atas dapat menjadi pelindung bagi konsumen dari proses eksploitasi pelaku usaha taksi yang strukturnya bersifat oligopoli,” jelas dia.

Kedua, KPPU menyarankan pemerintah agar tidak mengatur kuota atau jumlah armada baik taksi konvensional maupun online yang beroperasi di suatu daerah. Dengan demikian, penentuan jumlah armada bagi pelaku usaha angkutan diserahkan kepada mekanisme pasar. Setiap pelaku usaha akan menyesuaikan jumlah armadanya sesuai kebutuhan konsumen. Pengaturan oleh pemerintah akan mengurangi persaingan dan pada akhirnya merugikan konsumen.

Namun, pemerintah selaku regulator mesti mengawasi secara ketat pemegang lisensi jasa angkutan taksi. Pemerintah harus tegas dengan memberikan sanksi berupa pencabutan izin operasi alias mengeluarkan pelaku usaha dari pasar apabila melanggar regulasi. Sehingga, pengawasan yang super ketat ini akan menjaga kinerja operator taksi konvensional dan berbasis aplikasi online untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

Pemerintah juga harus menetapkan sebuah standar pelayanan minimal yang terperinci dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaku usaha penyedia jasa taksi. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Terakhir, Komisi menyarankan pemerintah untuk menghapus kebijakan surat tanda nomor kendaraan (STNK) taksi online yang diharuskan atas nama badan hukum. “Kewajiban STNK kendaraan taksi online atas nama badan hukum memiliki makna pengalihan kepemilikan dari perseorangan kepada badan hukum,” kata dia.

Syarkawi bilang, pemerintah sebaiknya mengembangkan regulasi yang dapat mengakomodasi sistem taksi online dengan badan Hukum koperasi yang asetnya dimiliki oleh anggota.

Sehingga, meskipun STNK tetap tercatat sebagai milik perseorangan akan tetapi dapat memenuhi seluruh kewajiban sebagai perusahaan jasa angkutan taksi dalam naungan badan hukum koperasi. Pengalihan STNK kendaraan pribadi menjadi koperasi tidak sejalan dengan prinsip gotong royong yang selama ini dibangun dan dianut oleh ekonomi Indonesia. Pengalihan ini juga tidak sejalan dengan UU Koperasi.

Dengan demikian, pola pengaturan STNK ini bisa memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin berusaha dalam industri taksi online. “Pemerintah seharusnya melihat sebuah peluang untuk mengembangkan sharing economy yang luar biasa besar dari taksi online ini, dengan mengubah tatanan di mana pelaku perseorangan bisa masuk ke dalam industri,” ujar dia. Tinggal pengawasannya yang harus dilakukan dengan sangat ketat sehingga sesuai dengan regulasi yang pro persaingan usaha sehat.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan Pemerintah telah mengeluarkan aturan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Pudji Hartanto Iskandar mengatakan, nantinya skema tarif ini akan ditetapkan bersama kepala daerah. Kementerian Perhubungan pun nantinya akan melalukan pertemuan dengan pemerintah daerah terkahir aturan ini.

Menurutnya, dalam ketentuan terbaru ini, tarif taksi online tetap akan lebih murah dibandingkan taksi konvensional. Namun, batas tarif yang ditetapkan nantinya akan bergantung dengan tarif taksi konvensional. "Misalnya gini, dari jarak A ke jarak B pakai konvensional itu Rp50.000. Sekarang maunya berapa untuk taksi online, 10%, 20%,. Pasti lebih murah," jelasnya.

Hitungannya pun nantinya akan menggunaan satuan per km. Namun, tarif taksi online ini tetap dapat bergerak fluktuatif sesuai dengan tarif batas atas dan batas bawah yang akan segera ditetapkan pada setiap daerah.

"Nanti hitungannya km dan km berapa Rupiah itu akan dilihat. Bedanya lagi kalau konvensional itu kan kena biaya. Beda dengan online," tuturnya.

Untuk aturan kuota, nantinya akan ditentukan berdasarkan kebutuhan daerah. Kuota taksi online dan taksi konvensional pun akan dibagi berdasarkan jumlah yang dibutuhkan.(id)