Indonesia butuh Basinas, Tapi?

JAKARTA (IndoTelko) – Tingginya penetrasi internet dan banjirnya informasi yang melanda Indonesia menjadikan negeri ini membutuhkan lembaga siber untuk mempertahankan kedaulatan negara.

“Lembaga semacam Badan Siber Nasional (Basinas) itu adalah sebuah kebutuhan bagi negara seperti Indonesia yang ingin membangun ekonomi digital. Apalagi banyak perusahaan atau lembaga negara menjadikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai infrastruktur kritikal bukan hanya enabler,” ungkap Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi di Jakarta, Kamis (18/5).

Namun, Pria yang akrab dipanggil HS ini mengkritik cara pemerintah menyosialisasikan Basinas dengan mengumbar ketakutan pada masyarakat. “Saya perhatikan isu Basinas ini selalu muncul kalau ada masalah terkait dunia maya. Awal tahun 2017, ramai-ramai berita Hoax, muncul Basinas. Sekarang WannaCRY, muncul lagi Basinas. Lha, ingat ketahanan siber kok kalau lagi ada masalah saja,” sindirnya.

Disarankannya, jika memang pemerintah serius membuat Basinas yang ideal dan kuat ala negara-negara maju tak bisa bersifat insidentil atau project based. “Butuh kajian, koordinasi, dan konsultasi publik agar semua transparan. Jangan memanfaatkan sebuah isu, terus muncul solusi segera bentuk Basinas. Isu Basinas ini kan sudah lama, pertanyaan saya, kenapa gak pernah ada update perkembangannya sejak Januari lalu, terus sekarang mau tandatangan saja aturan pembentukan,” pungkasnya.

Diingatkannya, jika Basinas terbentuk banyak hal harus ditata mulai dari Good Corporate Governance (GCG) dari lembaga tersebut, pendanaan, teknologi, dan lainnya. “Ini pekerjaan besar dan big leap buat dunia TIK nasional kalau dibentuk secara benar loh. Jadi, semua harus dipersiapkan dengan matang,” pungkasnya. (Baca: Serangan WannaCRY)

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menargetkan Basinas  dapat terbentuk pada bulan depan (Juni). Saat ini proses pembentukan badan tersebut telah masuk tahap finalisasi.

Pembicaraan soal percepatan pembentukan BSN dibicarakan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.  Sementara Kementerian Komunikasi dan Informatika nantinya akan lebih banyak fokus ke infrastruktur, termasuk dalam pengamanan ekosistem siber Indonesia. (Baca: Basinas)

Basinas akan mengkoordinasikan badan cyber deffence yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara (BIN), dan cyber security di Kepolisian RI (Polri). (dn)