Pemerintah jangan istimewakan Jack Ma

Menkominfo Rudiantara dan Jack Ma (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Pemerintah diminta untuk tidak mengistimewakan CEO Alibaba Jack Ma dengan menempatkan Pria terkaya di dunia itu sebagai anggota advisory kepada steering committee dari Roadmap eCommerce Indonesia.

“Saya sangat menyayangkan langkah yang dilakukan Menkominfo Rudiantara dimana seperti tidak mendengar pro kontra di dalam negeri setahun lalu kala ide membawa Jack Ma ke posisi strategis itu terkuak. Ini seperti suara rakyat yang menolak tidak didengar oleh Rudiantara, tak ada ruang berdemokrasi,” tegas Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala di Jakarta, Kamis (24/8).

Menurutnya, masuknya Jack Ma bukan sebagai sebuah keberhasilan membangun ekosistem eCommerce lokal tetapi justru menunjukkan lemahnya posisi daya tawar dan kemampuan berkomunikasi Kominfo dalam menghargai kemampuan diaspora atau anak-anak bangsa dalam membangun eCommerce.

“Seharusnya untuk posisi strategis dan menentukan arah industri diserahkan ke anak-anak bangsa. Ini namanya kado pahit bagi kemerdekaan Indonesia yang sudah berusia 72 tahun. Pak Menkominfo apa sudah lupa sama tujuan pendiri bangsa dengan membiarkan asing merajalela seperti ini,” sedih Kamilov.

Secara terpisah, Direktur Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai penunjukan Jack Ma akan menimbulkan kecemburuan dan kompetisi tidak sehat di industri eCommerce. “Ini namanya pemain menjadi regulator. Kayak permen, rame rasanya,” sindir Heru.

Menurut Heru, Alibaba sekarang telah memiliki andil di Lazada dan Tokopedia yang notabene dari sisi kunjungan pembeli adalah pemilik porsi  terbesar di Indonesia. “Ini harusnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) aktif melihat agresi Alibaba Group di Indonesia. eCommerce adalah bisnis masa depan, kalau dari permulaan sudah tidak sama garis  start antara pemain, itu namanya tidak sehat,” tukasnya. (Baca: Kedaulatan digital)

Heru pun mengingatkan pemerintah tentang potensi makin tingginya defisit perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok karena petinggi negeri terlalu merapat ke negeri tirai bambu itu. “Kalau tak pintar-pintar memainkan posisi geopolitik di bisnis itu berbahaya. Kita sendiri juga terus defisit dengan Tiongkok neraca perdagangannya. Bisa-bisa kita nanti cuma bagian kecil dari eSilk yang tengah mereka bangun. Miris sekali,” sedih Heru.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara menyampaikan pertemuan dengan Jack Ma  menindaklanjuti dikeluarkannya Perpres Petajalan eCommerce. (Baca: Jack Ma dan Indonesia) 

Menurut Rudiantara Jack Ma memberikan jawaban dia akan datang ke Indonesia bukan sebagai perusahaan Tiongkok, namun akan mengembangkan ekosistem agar UMKM, masyarakat sub urban & pedesaan, khususnya di dunia sedang berkembang bisa mendapat nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Kemudian secara paralel dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur TIK Indonesia juga akan segera melakukan transformasi sistem logistk, agar pergerakan barang menjadi lebih mudah dan efisien, sistem pembayaran (payment system) harus menjadi ekosistem strategis dari pengembangan eCommerce.

Sehingga, bukan hanya FinTech yang cenderung memberdayakan institusi keuangan yang sudah mapan, namun  bagaimana teknologi agar masyarakat bisa mendapatkan akses kepada layanan keuangan sejalan dengan strategi keuangan inklusi dari Pemerintah sehingga Indonesia mampu membuat terobosan dengan memanfaatkan kanal dari 175 juta orang Indonesia yang minimal memiliki satu buah ponsel.

Asal tahu saja, survei sosial ekonomi nasional dari BPS menyatakan dalam enam tahun terakhir ponsel telah menjadi salahsatu kebutuhan dan alat ekonomi di tanah air.

Hal itu terlihat dari jumlah rata-rata pengeluaran pulsa secara nasional pada 2016 mencapai Rp22.182 per kapita. Namun, nilai pengeluaran pembelian pulsa belum mengalahkan rata-rata pengeluaran bulanan untuk kebutuhan pokok seperti beras, sebanyak Rp64.566.

Rata-rata pengeluaran pulsa per bulan di tingkat kabupaten/kota ada di rentang Rp65 hingga Rp57.648. Hanya tujuh kota/kabupaten yang rata-rata pengeluaran pulsa-nya di atas Rp50 ribu. Empat di antaranya berada di wilayah Jabodetabek yaitu Jakarta Utara, Bekasi, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan. Sedangkan tiga wilayah lainnya adalah Mimika, Jayapura, dan Sorong. Ketiganya di pulau Papua.

Tetapi, Biaya pengeluaran pulsa telepon bulanan ini lebih tinggi dari biaya biaya rata-rata pengeluaran SPP bulanan anak sekolah yakni sebesar Rp21.276 per kapita pada 2016.(id)