AIPTI wanti-wanti praktik reroute dalam bisnis ponsel

Sekjen AIPTI Hendrik L. Karosekali menerima karikatur dari Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin usai menjadi pembicara di seminar "Merah Putih" pekan lalu.(dok)

JAKARTA (IndoTelko) - Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) memperingatkan pemerintah perihal praktik reroute dalam bisnis ponsel di Indonesia yang bisa merugikan pendapatan negara.

Model reroute ini sederhananya ponsel dirakit atau dibuat di Indonesia, namun dalam sistem pemasarannya di diekspor dulu kemudian dimasukkan kembali ke pasar dalam negeri. Praktik ini untuk mengakali PPN. (Baca: AIPTI dan TKDN)

“Pengawasan pasar dalam negeri tidak mampu mendeteksi barang tersebut, mengingat semua penampilan, persyaratan label, persyaratan teknis, persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dan pesyaratan lainnya telah dipenuhi, hanya PPN nya yang tidak dipenuhi dan perbedaan biaya-nya bisa mencapai hingga 5% dari tarif PPN normal sebesar 10%,” ungkap Sekjen AIPTI  Hendrik L. Karosekali dalam diskusi IndoTelko Forum pekan lalu.   

Diungkapkannya, ponsel adalah barang berdimensi kecil namun bernilai tinggi, karena terkena regulasi  ITA-1 dan FTA maka bea masuknya 0%, namun nilai nominal PPN dan PPh-22-nya relatif tinggi karena harga dasar barang-nya yang tinggi.

Perpres Satgas yang belum diumumkan telah di deklarasikan, diharapkan mampu meniadakan jalur borongan, mengingat sistim borongan telah berjaya beberapa dekade maka sebaiknya Kemenperin melakukan langkah antisipasi sendiri terhadap ancaman bisnis ponsel made in Indonesia berbasis TKDN ini.

“Kami sarankan Kemenperin agar mewajibkan semua Ponsel Made in Indonesia berbasis TKDN wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu apabila karena sesuatu hal harus diekspor, demikian juga dengan sistim pengendaliannya. Soalnya ini bentuk ancaman yang akan mendistosi pasar domestik, jadi harus dicegah,” sarannya.(sg)